"Ya hak kami belum dibayar sampai saat ini. Tapi pemerintah sudah tidak memfasilitasi kami, kami ini korban bukan rampok, ini tanah sah kami yang bersertifikat bukan sengketa," ujarnya.
Dedi berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan. Apalagi warga terdampak sudah terlalu lama terkatung- katung.
"Bayarkan saja hak kami. Kami sudah lelah seperti ini, anak, keluarga kami sengsara akibat Proyek Strategis Nasional ini," tukasnya.
Sementara itu akibat adanya aksi blokade ini kemacetan terjadi di ruas Pintu Tol Benda. Petugas Polri dan TNI pun akhirnya memfasilitasi warga dengan pihak JMTO untuk menandatangani nota perjanjian.
Hal tersebut diungkapkan Ipda Guntur Hardyansyah, Kanit 2 PJR Tol BSD Korlantas Polri.
"Jadi intinya permasalahan mereka hanya nuntut spanduk mereka dipasang dan ini akan dipasang lagi paling lambat besok pagi," ujarnya.
Sementara itu sebagai Pelaksana Harian Area Manager JMTO, Emil Jaya mengklaim persoalan pencopotan spanduk dan bendera tersebut dilakukan lantaran berada di atas lahan PT JMTO.
"Kemauan warga tapi warga merasa spanduknya kita ambil karena spanduk itu wilayah kita jadi kami wajib spanduk itu kami amankan," jelasnya.
"Permintaan mereka itu minta digantikan tapi karena mereka anggap janji jadi kita yang memfasilitasi dan kami akan memfasilitasi maslaah spanduk tadi kalau persoalan ganti rugi di pengadilan," imbuhnya. (*)
Belasan emak - emak blokade Pintu Tol Bandara Soetta. (Iqbal)
.jpg)
