JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyetakan tahun 2021 ini Pemerintah akan melakukan rekrutmen 300 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan satu juta guru.
Itu disampaikan Wapres KH Ma'ruf Amin dalam sambutannya pada acara
rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi dan pengadaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2021, di Jakarta, Kamis (4/3/2021).
Wapres menjelaskan bahwa pada tahun 2021 kita memulai lagi melakukan akuisisi ASN melalui dua kebijakan penting, yaitu: Pertama, kita akan merekrut satu juta guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menjadi jalan bagi penyelesaian kekurangan guru di seluruh daerah di Indonesia.
Baca juga: Wapres : Indonesia Menjadi Contoh Bagi Negara Lain Dalam Kerukunan Nasional
"Kedua, kita juga akan merekrut 300.000 ASN lainnya, baik melalui skema ASN maupun PPPK, melalui jalur reguler yang setiap tahun dibuka," terang KH Ma'ruf Amin dalam sambutannya secara virtual dari kediaman Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta.
Wapres juga menjelaskan bahwa pembukaan rekrutmen ASN mengacu kepada formasi dilakukan melalui pendekatan kebutuhan instansi, dengan mempertimbangkan alokasi SDM sesuai dengan keahlian yang diperlukan dalam rangka mewujudkan target pembangunan nasional maupun daerah, termasuk juga untuk memenuhi kebutuhan menggantikan ASN yang sudah pensiun.
"Saya berharap rekrutmen ASN pada tahun ini dengan sebaik mungkin, agar Pemerintah benar-benar memperoleh talenta-talenta terbaik bangsa, bibit-bibit SDM ASN unggul yang mampu mewujudkan birokrasi kelas dunia," kata Wapres.
Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin Tinjau Lokasi Pembangunan Rusun untuk Eks Pemulung danTunawisma
Wapres juga meminta program rekrutmen ASN tahun 2021 harus diletakkan dalam konteks perkembangan lingkungan global dan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas birokrasi ke depan.
"Saya minta agar hal ini benar-benar menjadi perhatian kita bersama karena rekrutmen merupakan tahap yang sangat menentukan keberhasilan kita dalam mencapai kualitas birokrasi masa depan yang kita cita-citakan," tandas KH Ma'ruf Amin yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI.
KH Ma'ruf Amin menegaskan sejak tahun 2012 Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perencanaan dan pengadaan pegawai. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem perencanaan dan pengadaan terus kita perbaiki agar dapat memenuhi kriteria sistem merit.
"Alhamdulillah saat ini kita juga telah menerapkan sistem seleksi yang dipandang mampu menjaga integritas semua tahapan proses rekrutmen ASN," terang Ma'ruf Amin.
Namun demikian perbaikan terhadap sistem ini tidak boleh berhenti, harus terus kita lakukan, termasuk penerapan manajemen talenta yang menempatkan ASN sebagai aset yang sangat berharga sehingga perlu pengelolaan secara berkesinambungan guna menjamin perbaikan kualitas dan integritasnya.
"Saya juga mengharapkan rapat koordinasi ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang menjadi solusi nyata atas berbagai persoalan yang terkait percepatan reformasi birokrasi nasional," Wapres menambahkan.
Rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi dan pengadaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2021, juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof. Agus Pramusinto M.D.A. (johara/win)
.jpg)
