JAKARTA - Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyebutkan, sebagai ketua umum partai, tentu sudah menjadi kewajiban Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk melakukan penyelematan partai dari berbagai upaya yang mengancam eksistensi dan kedaulatan Partai Demokrat.
"Hal ini lazim dilakukan oleh ketua umum partai manapun. Tapi pernyataan AHY yang menyasar Istana terkait adanya sinyalemen pengambilalihan kepemimpinan partai Demokrat secara paksa tentu bukan persoalan sepele," kata Karyono saat dihubungi, Selasa (2/2/2021).
Masalah ini sangat sensitif, katanya, apalagi pernyataan AHY membawa-bawa Istana. "Hemat saya, jika tidak hati-hati justru membawa resiko buruk dan bisa berpotensi menjadi bumerang,' ujarnya.
Maka dari itu, ucapnya, dalam menyikapi sinyalemen sebagaimana dilontarkan, semestinya melalui pelbagai pertimbangan matang dan "prudent", yaitu prinsip kehati-hatian untuk meminimalisasi resiko.
"Jika ada sinyalemen sebagaimana diungkapkan, semestinya disikapi secara bijak dan tabayyun sebelum menyampaikan ke publik secara terbuka, katanya.
Terkait hal ini, apakah AHY sudah melakukan tabayyun untuk mengklarifikasi sinyalemen tersebut atau belum.
Baca juga: Senior Partai Demokrat Luruskan Pernyataan AHY Bahwa KLB Itu Sesuai Konstitusi Partai
"Apakah pernyataan AHY yang disampaikan secara terbuka sudah melalui proses verifikasi sehingga informasi yang diterima bisa dipercaya atau tidak? Ini yang belum terungkap ke publik," sebut Karyono.
Sebab, bagaimanapun seorang pemimpin sebaiknya tidak "tipis telinga" dan tidak "grusa grusu" dalam berpikir dan bertindak. Sifat 'baper' juga harus dibuang jauh-jauh karena ketiga sifat tersebut bisa menimbulkan dampak buruk terhadap organisasi.
"Seandainya sinyalemen yang dituduhkan mengarah pada sosok Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) dan sejumlah nama menteri yang diduga oleh AHY ikut mendukung upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat aecara paksa, perlu dipastikan kebenarannya," katanya.
Baca juga: Isu Kudeta Partai Demokrat, Jokowi Disarankan Undang AHY Makan Bersama di Istana
Jika memang ada data atau bukti yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan maka pernyataan AHY perlu dilengkapi dengan data dan bukti-bukti otentik.
Pun masalah ini tidak bisa digeneralisasi bahwa itu merupakan kepentingan pusat kekuasaan di istana yang melibatkan Presiden Joko Widodo. Dalam konteks inilah AHY perlu hati-hati dalam melontarkan pernyataan.
"Jika AHY tidak mengungkap bukti-bukti yang bisa dipertanggung jawabkan, maka akan muncul asumsi, ada kecenderungan sinyalemen tersebut sengaja diolah untuk konsumsi politik yang dikapitalisasi untuk kepentingan citra AHY dan Demokrat yang cenderung meredup. Di satu sisi untuk mendowngrade citra pemerintahan saat ini," katanya.(rizal/win)
.jpg)
