JAKARTA - Seiring adanya laporan dugaan oknum pejabat nakal dalam sengketa tanah di Cakung, Jakarta Timur, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menggelar rapat koordinasi tertutup, Rabu (11/11/2020).
Sebelumnya, dilaporkan bahwa ada dugaan keterlibatan oknum kepala kantor wilayah BPN DKI dan oknum kepala kantor Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Timur. Keduanya pun disebut telah resmi dikenakan sanksi tegas.
Sementara itu, dari informasi dihimpun, rapat terbagi beberapa klaster itu diduga juga membahas permasalahan surat keputusan BPN terkait pembatalan sertifikat salah satu tanah di kawasan Cakung, Jaktim.
Baca juga: Polda Metro Jaya Terbitkan DPO Mafia Tanah, Palsukan Sertifikat di Wilayah Jakarta
Dari salah satu gambar surat undangan yang tersebar luas di dunia maya tersebut juga disebut untuk mempercepat penyelesaian sengketa tanah yang salah satu pihaknya diduga melibatkan buzzer.
Dikonfirmasi hal ini, seluruh pejabat yang hadir memilih bungkam kepada awak media. Demikian pula Humas Kementerian ATR BPN, Rizky.
Ia hanya menyebut bahwa Menteri Sofyan Djalil tidak ikut serta dalam rapat. "Pak Menteri tidak hadir di dalam pertemuan tersebut, " singkatnya.
Baca juga: Jokowi: Setiap Saya ke Desa, apa yang Saya Dengar? Sengketa Tanah
Rapat ini digelar setelah sebelumnya Menteri Sofyan Djalil menindak tegas 9 oknum pejabat yang bermain di dalam sengketa tanah dan diduga bekerja sama dengan mafia tanah.
"Sengketa karena mafia tanah, kami keras sekali. Mafia juga fight back, mereka melawan menggunakan buzzer untuk melawan Kementerian," kata Sofyan, Selasa (10/11/2020).
Sofyan mengatakan, para mafia tanah ini memiliki banyak harta untuk menyewa buzzer yang membuat 'kegaduhan' dan memutarbalikkan fakta.
"Mafia sekarang itu mulai pakai buzzer, untuk melawan seolah-olah dia jadi korban. (Contoh kasus) kakek yang ditipu pendeta, apa urusannya, bagi kami mafia, ya, tetap mafia, mau itu kakek atau apa, enggak masalah," ujar Sofyan.
Baca juga: Soal Mafia Tanah Ini Komentar Menteri Sofyan Djalil
Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR, Johan Budi Sapto Prabowo. Mantan Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengaku mendapat informasi adanya penggunaan buzzer dalam sengketa tanah, yang digunakan para mafia tanah.
"Mafia tanah ini begitu kuat. Bahkan saya dengar, mafia tanah seperti di pilpres kemarin, pakai buzzer juga," ujar Johan dalam webinar berjudul “Bisakah Reforma Agraria Memberantas Mafia”, Jumat (6/10/2020).
Pada webinar yang juga menghadirkan Wakil Menteri ATR/BPN ini, eks Jubir Jokowi itu pun mengusulkan pelibatan KPK untuk memerangi mafia tanah yang dinilainya melibatkan oknum BPN. (*/ys)
