JAKARTA - Presiden Jokowi minta untuk mencegah terjadinya klaster dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, karena itu semua pihak untuk menerapkan protokol kesehatan.
"Hal lain yang ditekankan Presiden ialah masalah penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada serentak di berbagai daerah," terang Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.
Itu disampaikan Airlangga usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat terbatas membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (28/9).
Airlangga menambahkan Presiden Jokowi berharap agar bapak Kapolri bisa menjaga protokol kesehatan dalam pilkada. Sehingga nanti tidak muncul klaster pilkada.
Airlangga mengatakan Presiden Jokowi meminta Kapolri Jenderal Idham Azis menindak tegas pelanggar protokol kesehatan selama tahapan Pilkada Serentak 2020.
"Catatan Bapak Presiden, Pilkada, Bapak Presiden berharap Kapolri bisa secara tegas menjaga protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden.
Ia juga menjelaskan untuk skema vaksin yang disiapkan pemerintah akan diprioritaskan pada tenaga medis dan penerima bantuan dari pemerintah. Sedangkan untuk vaksin skema mandiri masih dalam penyempurnaan.
Selain itu, bisa juga adanya alokasi vaksin yang berasal dari usulan sektor korporat yaitu mereka membeli secara berkelompok. Pemerintah pun sudah menyiapkan Peraturan Presiden, roadmap, dashboard vaccine tracing programme.
Airlangga menyebutkan anggaran vaksin Pemerintah menyiapkan Rp37 triliun dan pada APBN 2021 disiapkan lagi Rp18 triliun. Terkait penggunaan vaksin, ia menjelaskan akan dilakukan tracing terhadap siapa yang mendapatkan dan bagaimana efektivitasnya. (johara/win)
