JAKARTA - Penanganan Covid-19 yang amburadul jadi bukti biosecurity Indonesia lemah. Untuk menambal kelemahan ini, seluruh elemen bangsa harus bersatu.
Demikian pernyataan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta ini berdasarkan beberapa data dan fakta yang terjadi di Indonesia.
"Pertama, Indonesia belum memasukkan biosecurity dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Akibatnya tidak ada lembaga khusus yang menangani biosecurity di Indonesia sehingga ketika COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, China, tidak ada langkah-langkah jelas dalam mencegah masuknya virus tersebut," katanya, Senin (28/9/2020).
Kedua, lanjutnya, berdasarkan penilaian dari Global Health Indexs nilai Indonesia dalam biosecurity mendapatkan skor 8 dari rata-rata skor biosecurity dunia yaitu 16. Angka ini membenarkan beragam kejadian dilapangan ketika pencegahan COVID-19 yang tidak jelas polanya.
"Ketiga, terkait dengan biosecurity menurut doktor lulusan Inggris faktor kesiapsiagaan kondisi darurat kesehatan Indonesia juga lemah. Mulai dari respon terhadap suatu penyakit atau virus hingga pelatihan berkala dalam menghadapi kondisi darurat. Maka tidak mengherankan GHI memberikan skor nol pada pelatihan berkala dalam rencana respons terhadap suatu penyakit atau virus dan skor 12,5 pada perencanaan responnya. Skor Indonesia masih dibawah dari rata-rata skor respon dunia mencapai 16,9," beber wakil ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini.
Ia menyoroti tentang pengendalian penyebaran virus COVID-19 dan ketersediaan peralatan kesehatan sebagai bagian dari mempertahankan kedaulatan negara.
"Sejak awal COVID-19 muncul di Wuhan, saya sudah memperingatkan pemerintah untuk memperketat penjagaan dan pengawasan di pintu-pintu masuk Indonesia namun pemerintah malah menggencarkan kampanye untuk menarik wisatawan luar negeri. Koordinasi dan kebijakan dalam pengendalian virus kita lemah. Banyak yang terlibat namun egosektoralnya kuat," katanya. (rizal/tri)
