JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tertuang dalam dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2019 yang baru saja disahkan.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, dalam rapat Paripurna kemarin, Senin (6/9/2020), dirinya langsung menekankan hal tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta.
"Karena memang nyatanya pelaksanaan penggunaan APBD di sepanjang tahun 2019 menjadi sorotan setidaknya lima fraksi di DPRD DKI Jakarta," ucap pria yang akrab disapa Pras, melalui Twitter pribadinya, Rabu (9/9/2020).
Pras menyebut, sorotan tersebut pun telah disampaikan langsung fraksi-fraksi dalam bentuk hujan interupsi dan aksi walkout di tengah gelaran paripurna, yang dihadiri langsung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Meski demikian, menurutnya perlu sadari bersama bahwa ini lah proses demokrasi yang sehat. Seluruh uang rakyat dalam bentuk APBD DKI memang wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dirinya berharap kepada seluruh jajaran DPRD DKI Jakarta untuk terus memperketat fungsi pengawasannya.
"Terus junjung asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan menghadirkan proses penganggaran yang berkualitas, efisien, terbuka, adil, dan akuntabel," pungkas politisi PDI Perjuangan tersebut. (yono/tri)
