Rumah DP Rp0 Cegah Transaksi “Bawah Tangan”

AKHIRNYA Program Rumah dengan DP Rp 0 diluncurkan di Jakarta. Program hunian berbentuk rumah susun (rusun) ini sebagai langah konkret Pemprov DKI mengatasi masalah rumah tinggal bagi warga kurang mampu. Jika dipaksakan membayar DP ( uang muka ) yang jumlahnya cukup besar, maka warga berpenghasilan rendak akan mengalami kesulitan memiliki rumah. Itulah sebabnya pembayaran uang muka difasilitasi oleh Pemprov DKI. Dan, ini menjadi salah satu program prioritas. Kebutuhan warga Jakarta bukan sebatas dipikirkan, tetapi direalisasikan, demikian kata Gubernur Anies Baswedan saat meluncurkan Program Rumah DP Rp0 di Klapa Village, Jakarta Timur, Jumat (12/10/2018). Data Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI menyebutkan hunian rumah tanpa uang muka ini akan dibangun di tiga lokasi. Masing – masing di Depo LRT Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara sebanyak 3.000 unit, di Jalan Yos Sudarso, Kebon Bawang, Jakarta Utara sebanyak 5.000 unit dan di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara sekitar 7.000 unit. Total sekitar 15.000 unit. Pembangunan konstruksi dijadwalkan mulai Januari tahun depan. Dengan diluncurkannya program tersebut, maka salah satu janji kampanye telah dipenuhi. Meski proses pembangunan masih memakan waktu cukup lama, tetapi ibarat utang telah terbayar. Tentu saja, realisasi rumah dengan uang muka nol rupiah ini tidak sebatas karena memenuhi janji kampanye. Memfasilitasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kewajiban negara, termasuk masing – masing pemda.Tujuannya memenuhi kebutuan dasar setiap warga negara atas hak hidup layak. Hak atas atas pangan, sandang dan papan ( rumah). Lebih – lebih dengan tingginya biaya hidup di Jakarta menjadikan sebagian masyarakat mengalami kesulitan untuk memiliki rumah layak huni. Data menyebutkan saat ini masih ada 51,7% penduduk DKI belum memiliki hunian sendiri. Padahal rumah menjadi hal yang penting karena merupakan kebutuhan dasar. Mengingat masih banyak warga, jutaan orang yang belum memiliki rumah sendiri, maka program rumah layak huni dengan skema murah tidak terhenti pada selesainya pembangunan rusun di tiga lokasi. Solusi lanjutan masih perlu diupayakan. Di sisi lain, seleksi calon penghuni hendaknya dilakukan secara transparan untuk mencegah kemungkinan adanya “permainan” . Pengawasan lebih ketat guna mencegah terjadinya transaksi fasilitas di bawah tangan. Kami berharap jangan sampai program yang baik menjadi tidak baik dalam pelaksanaan karena masih diwarnai adanya penyalahgunaan fasilitas dengan imbalan materi. (*).