SKPD ‘Tidur’ Jadi PR Anies

PENYERAPAN APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Pemprov DKI Jakarta 2018 masih memble. Sampai awal Oktober ini, besaran anggaran yang terserap baru 34 persen  dari total Rp77  triliun. Rendahnya penyerapan anggaran yang belum sampai 50 persen, hingga Oktober  ini membuat Sekda DKI Jakarta, Saefullah gelisah.  Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang serapan anggarannya masih minim, satu persatu dipanggil. Hasilnya?  Saefullah mendapatkan fakta ketidakseriusan SKPD-SKPD dalam menjalankan program yang telah tertuang di APBD 2018. Pimpinan SKPD dinilainya hanya mau bermain aman dengan bekerja ala kadarnya  dan menghindari target yang tinggi. Tanpa sungkan Saefullah pun memberi rapor merah kinerja  sejumlah SKPD. Salah satunya Pemkot Jakarta Selatan, karena serapan anggarannya paling buruk dibandingkan dengan lima pemerintah kota/kabupaten lain di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Saking jengkelanya Saefullah mengkritik Pemkot Jakarta Selatan banyak ngantuk dan tidur. Katanya, Januari tidur, Februari ngantuk, Maret ngantuk lagi, April tidur lagi. Sederet program Pemkot Jakarta Selatan yang disorot  antara lain rehabilitasi dan renovasi bangunan pemerintahan. Banyak kegiatan yang gagal lelang seperti pembangunan kantor kecamatan,  kantor kelurahan, dan lainnya. Padahal, kegiatan itu merupakan usul yang diajukan sendiri Pemkot Jakarta Selatan saat penyusunan RAPBD (Rancangan APBD)  2018 . Jebloknya penyerapan anggaran tentu saja menimbulkan dampak buruk. Mulai  dari terganggunya pelayanan publik, pembangunan fisik tak menggeliat, perekonomian waga tersendat, dan dampak buruk lainnya. Gubernur Anies Baswedan sudah seharusnya segera mengurai PR (Pekerjaan Rumah) ini. Fakta rendahnya  serapan anggaran bisa dijadikan pintu masuk untuk mengevaluasi kinerja pejabat tanpa pandang bulu. Hindari menerima alasan-alasan yang tidak realistis. Bila pelayanan publik tidak maksimal dan roda pembangunan  di Jakarta  berputar tak seperti yang diprogramkan, maka  ujungnya merugikan rakyat. Anies diharapkan tidak ragu mengganti pejabat yang kinerjanya memble.  Masih banyak SDM (Sumber Daya Manusia) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang mumpuni dan bisa bekerja secara maksimal. Jangan membiarkan SKPD yang  kerjanya banyak  ngantuk dan tidur.    Bila SKPD banyak bobok tentu berpengaruh terhadap pelayanan publik dan program yang telah digariskan. Dan pada akhirnya penyerapan anggaran sampai dengan  tutup tahun pun bisa saja memble. @*