Sandi Akhirnya Tahu Tenda PKL di Tanah Abang Dijual Rp 25 Juta

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendapati fakta bahwa terjadi jual beli tenda pedagang di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi jual beli tenda tersebut terungkap saat seorang pelaku usaha eks Tanah Abang mengadukan hal tersebut. Nilai jual beli lapak tersebut juga tergolong mewah. Bahkan menjelang Lebaran, harga per tenda melonjak di kisaran Rp20 juta hingga Rp25 juta. Padahal Pemprov DKI Jakarta memberikan tenda-tenda tersebut secara cuma-cuma kepada pedagang. Sandi mengaku sudah mewanti-wanti praktek tersebut kepada Kepala Dinas UMKMP, Irwandi sebelumnya. "Sudah kenyataan dan ini Pak Irwandi sudah berkali-kali saya ingatkan dan kita mengalami kesulitan karena ini bukan lagi dugaan, tapi sudah kenyataan di lapangan. Ada beberapa sinyalemen bahwa tenda-tenda tersebut disewakan. Dan pedagang tidak sanggup karena biayanya Rp25 juta ya," kata Sandi di Pondok Kelapa Town Square, Jakarta Timur, Jumat (13/4/2018). Sandi mengaku kesulitan mengusut pelaku penyewa tenda-tenda yang seharusnya gratis untuk pedagang tersebut. Politisi Partai Gerindra itu juga kesulitan jika harus membawa praktek jual beli tenda PKL ke jalur hukum. "Sekarang gini, saya tanya, siapa yang ambil Rp25 juta, nggak ada yang mau ngaku, sekarang kita laporkan juga siapa (pelakunya) gitu loh," imbuh Sandi. Lebih lanjut, untuk menghindari praktik jual beli lapak PKL, Sandi menyatakan akan mengubah pola penataan PKL. Sandi mengatakan akan menempatkan PKL di lahan lokasi binaan atay lokasi sementara sehingga ada retribusi yang resmi. Hal ini dilakukan pada penataan PKL tanah Abang fase kedua. Diketahui pada penataan pertama, Pemprov DKI Jakarta menutup Jalan Jatibaru Raya dan digunakan sebagai tempat berjualan bagi PKL. Sedikitnya 400 tenda disiapkan secara gratis bagi PKL Tanah Abang. "Nanti tahap kedua, sudah dari pada didagangin sepeti itu, kita aja yang ngeloala. Karena Pemprov nggak memungut, nggak ada yang mau ngaku juga, nanti kayak loksem aja. Akan kita tarik retribusi, akan kita tetapkan sebagi lokbin, atau loksem untuk tahap kedua. Kita aja yang mengutip, kan masuk kas negara," pungkas Sandi. (ikbal/b)