Teguh Juwarno: Program e-KTP Amburadul !

JAKARTA (Pos Kota) - Wakil Sekjen PAN, Teguh Juwarno, menegaskan seharusnya dengan program pembuatan e KTP, permasalahan DPT seharusnya  tidak ada lagi menjadi masalah. Karena tujuan program tersebut adalah mendata informasi wajib bagi warga negara yang salah satu manfaatnya bisa digunakan sebagai dasar untuk pendataan warga yang sudah memilik hak untuk memilih. Teguh Juwarno Namun program yang dibiayai dengan APBN senilai lebih dari RP 8 triliun itu dalam implementasi sangat amburadul. “DPR sudah sahkan anggarannya yang sangat besar yaitu sebesar Rp 8 triliun. Semua kendala pendataan untuk DPT tidak ada lagi, " kata Teguh kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta. "Tujuan dibuatnya e KTP itu salah satunya adalah untuk dijadikan basis pendataan pemilih. Namun program ini amburadul yang tentunya akan berdampak pada pelaksanaan pemilu nanti,” ujarnya. DPR sendiri dari sejak awal sudah memprediksi dan memperingatkan Mentri Dalam Negeri yang menjamin pelaksaaannya tepat waktu.   Mendagri bahkan berjanji akan mundur dari jabatannya jika tidak mampu menyelesaikan tepat waktu. "Mendagri Gamawan Fauzi tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugasnya, " simpul Teguh Juwarno. “Harusnya tidak ada alasan lagi ada data ganda, pemilih  belum cukup umur terdaftar, orang yang sudah  meninggal masih masuh DPT, dan lain-lain yang selama ini jadi masalah. Itu kan komitmen mereka untuk menyelesaikan, " kata mantan pembaca berita di RCTI itu. "Masyarakat sudah cukup sabar menunggu selama ini  dan mendagri sudah beberapa kali melanggar komitmen waktu, sekarang sudah seperti ini masih juga belum beres,” tegasnya. Keterlambatan ini menurutnya akan sangat merugikan caleg, karena jika data yang tidak beres digunakan, maka tentunya ini melanggar prinsip pemilu yang adil dan anggota legislatif itu harusnya mendapatkan suara masyarakat yang sah tanpa ada kesalahan. ”Kalau ketidakberesannya signinfikan, maka tentunya pemilu harus diundur. Ini merugikan kami juga karena waktu kampanye akan semakin panjang. Kalau dipaksakan hasil pemilunya pasti tidak beres dan rawan manipulas. Kita ingin anggota-anggota DPR yang terpilih benar-benar pilihan rakyat. Rakyat harus mendapatkan haknya untuk memilih,” imbuhnya lagi. SALING KLAIM Sementara itu Anggota Komisi II DPR RI dari FPKS, Jazuli Juwaini mengatakan prihatin dengan permasalahan proses penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) untuk pemilu 2014. Seharusnya antara KPU, Bawaslu, dan Kemendagri bisa bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan DPT sebelum ditetapkan. "Proses penyusunan DPT kan ada tahapannya, kenapa di ujung tahap begini baru muncul permasalahan? Bahkan saling klaim tentang keakuratan DPT yang akan ditetapkan KPU," kata Anggota Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya. Jazuli juga menyesalkan pihak Kemendagri dan KPU yang saling menyalahkan. Menurutnya seharusnya antar instansi mengedepankan rasa tanggung jawab untuk bekerjasama dan saling membantu, karena ini adalah pertaruhan kualitas pemilu ke depan. "Kita ingin pemilu ke depen lebih berkualitas dan syaratnya dua (KPU dan Bawaslu), penyelenggara yang profesional dan independen serta data yang akurat yang menjadi tanggungjawab Kementrian Dalam Negeri," kata Jazuli. (prihandoko/d)