POSKOTA.CO.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengadukan pimpinan DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (19/11/2026). Pengaduan tersebut ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman terkait dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan dan pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
Langkah ini diambil karena koalisi menilai proses pembentukan undang-undang tersebut tidak berjalan secara transparan. Salah satu persoalan yang disoroti adalah tidak tersedianya draf rancangan undang-undang yang dapat diakses masyarakat selama pembahasan berlangsung.
Bahkan, menurut koalisi, dokumen tersebut tidak ditemukan di situs resmi DPR hingga aturan itu disahkan. Sebelum mengajukan laporan ke MKD, mereka juga telah melayangkan somasi pada 16 November 2026.
Pengaduan tersebut kini telah diterima sekretariat MKD dan memperoleh nomor registrasi untuk diproses lebih lanjut.
Baca Juga: Umuh Muchtar Puji Persib Menang 6-0 atas Shan United, Minta Pemain Fokus Hadapi Bali United
ICW Pertanyakan Transparansi Pembahasan UU Perampasan Aset
ICW menilai keterlibatan masyarakat dalam pembahasan UU Perampasan Aset belum bisa disebut sebagai partisipasi publik yang bermakna. Pasalnya, masyarakat dinilai tidak memiliki akses memadai terhadap draf aturan yang sedang dibahas.
Koalisi juga mengaku tidak pernah menerima undangan untuk terlibat langsung dalam proses perumusan undang-undang tersebut.
Selain transparansi, ada persoalan substansi yang menjadi perhatian, yakni tidak dimasukkannya norma illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar.
Ketentuan ini dianggap penting untuk membantu mengidentifikasi pejabat yang memiliki kekayaan jauh di atas penghasilan sahnya. ICW menyayangkan keputusan DPR yang dinilai tidak mengakomodasi rekomendasi KPK agar norma tersebut masuk dalam UU Perampasan Aset.
Tanpa ketentuan itu, koalisi khawatir penanganan kasus korupsi yang melibatkan peningkatan kekayaan tidak wajar menjadi kurang optimal.
Tiga Persoalan yang Disoroti Koalisi
Tidak hanya soal akses dokumen dan penghilangan norma tertentu, ICW bersama koalisi juga menyampaikan sejumlah kekhawatiran lain.
Berikut tiga persoalan yang menjadi perhatian mereka:
Pemulihan aset dari kasus korupsi lama
Koalisi mempertanyakan apakah UU Perampasan Aset dapat digunakan untuk menelusuri dan mengambil kembali aset hasil korupsi dari perkara yang terjadi sebelum undang-undang tersebut disahkan. Mereka khawatir mekanisme pemulihan kerugian negara tidak dapat berjalan optimal untuk kasus-kasus sebelumnya.
Independensi badan pengelola aset
Pengaturan mengenai badan pengelola aset yang nantinya dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) juga menjadi sorotan. Koalisi menilai perlu ada kajian lebih lanjut agar mekanisme pengelolaan aset tetap independen dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Tidak adanya norma illicit enrichment
Ketiadaan ketentuan mengenai peningkatan kekayaan tidak wajar dinilai dapat membatasi upaya penelusuran harta pejabat yang tidak sebanding dengan sumber penghasilannya. Koalisi juga menyinggung pentingnya pemeriksaan kepemilikan perusahaan dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Baca Juga: Paula Verhoeven Tantang Netizen Buktikan Isu Selingkuh, Siapkan Hadiah Rp1 Miliar
Koalisi Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi
Pengaduan ke MKD bukan satu-satunya langkah yang disiapkan koalisi. Mereka juga berencana membawa UU Perampasan Aset ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui mekanisme pengujian undang-undang atau judicial review.
Koalisi mengaku telah mengidentifikasi sejumlah persoalan formil dalam proses pembentukan aturan tersebut. Catatan itu akan menjadi bahan untuk menyusun permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang.
Bagi koalisi, aturan mengenai perampasan aset seharusnya tidak hanya kuat dari sisi substansi, tetapi juga dibentuk melalui proses legislasi yang terbuka dan melibatkan masyarakat secara nyata.
Pengaduan etik kepada MKD dan rencana gugatan ke MK diharapkan dapat mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pembentukan UU Perampasan Aset.
Meski demikian, dugaan pelanggaran etik maupun persoalan konstitusional yang disampaikan ICW dan koalisi masih perlu diperiksa melalui mekanisme hukum yang berlaku. Perkembangan penanganan laporan di MKD serta rencana pengujian undang-undang di MK akan menjadi penentu langkah selanjutnya.
