Berikut tiga persoalan yang menjadi perhatian mereka:
Pemulihan aset dari kasus korupsi lama
Koalisi mempertanyakan apakah UU Perampasan Aset dapat digunakan untuk menelusuri dan mengambil kembali aset hasil korupsi dari perkara yang terjadi sebelum undang-undang tersebut disahkan. Mereka khawatir mekanisme pemulihan kerugian negara tidak dapat berjalan optimal untuk kasus-kasus sebelumnya.
Independensi badan pengelola aset
Pengaturan mengenai badan pengelola aset yang nantinya dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) juga menjadi sorotan. Koalisi menilai perlu ada kajian lebih lanjut agar mekanisme pengelolaan aset tetap independen dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Tidak adanya norma illicit enrichment
Ketiadaan ketentuan mengenai peningkatan kekayaan tidak wajar dinilai dapat membatasi upaya penelusuran harta pejabat yang tidak sebanding dengan sumber penghasilannya. Koalisi juga menyinggung pentingnya pemeriksaan kepemilikan perusahaan dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Baca Juga: Paula Verhoeven Tantang Netizen Buktikan Isu Selingkuh, Siapkan Hadiah Rp1 Miliar
Koalisi Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi
Pengaduan ke MKD bukan satu-satunya langkah yang disiapkan koalisi. Mereka juga berencana membawa UU Perampasan Aset ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui mekanisme pengujian undang-undang atau judicial review.
Koalisi mengaku telah mengidentifikasi sejumlah persoalan formil dalam proses pembentukan aturan tersebut. Catatan itu akan menjadi bahan untuk menyusun permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang.
Bagi koalisi, aturan mengenai perampasan aset seharusnya tidak hanya kuat dari sisi substansi, tetapi juga dibentuk melalui proses legislasi yang terbuka dan melibatkan masyarakat secara nyata.
Pengaduan etik kepada MKD dan rencana gugatan ke MK diharapkan dapat mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pembentukan UU Perampasan Aset.
Meski demikian, dugaan pelanggaran etik maupun persoalan konstitusional yang disampaikan ICW dan koalisi masih perlu diperiksa melalui mekanisme hukum yang berlaku. Perkembangan penanganan laporan di MKD serta rencana pengujian undang-undang di MK akan menjadi penentu langkah selanjutnya.
