Cegah Stunting dari Hulu, BKKBN Perkuat Pendampingan Pranikah Lewat ELSIMIL dan Peran Ayah

Jumat 20 Nov 2026, 17:14 WIB
Forum BKKBN bertajuk “Perkuat Komitmen dan Sinergi Implementasi ELSIMIL dan GATI”.(Sumber: Istimewa)
Forum BKKBN bertajuk “Perkuat Komitmen dan Sinergi Implementasi ELSIMIL dan GATI”.(Sumber: Istimewa)

Untuk mengoptimalkan ELSIMIL dan GATI, BKKBN mendorong empat langkah strategis di daerah, antara lain:

  • Mempercepat kerja sama antara Dinas PPKB kabupaten/kota dan Kantor Kementerian Agama.
  • Meningkatkan kualitas edukasi, skrining kesehatan, dan pendampingan calon pengantin.
  • Mengoptimalkan modul GATI sebagai bahan edukasi bagi sekolah, komunitas ayah, dan calon pengantin.
  • Memperkuat dukungan kebijakan serta anggaran dari pemerintah daerah hingga tingkat desa.

Praktik di Daerah

Sinergi lintas sektor ini mulai menunjukkan hasil nyata di sejumlah daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa, memaparkan bahwa pihaknya menggandeng desa adat, Puskesmas, penyuluh KB, hingga Tim Pendamping Keluarga (TPK) melalui optimalisasi Rumah Bina Keluarga Sukinah Plus (RBKS Plus).

Baca Juga: Bank Mandiri Raih Apresiasi dari BKKBN atas Komitmen dalam Akselerasi Penanggulangan Stunting

Hingga November 2026, tercatat 300 calon pengantin di Jembrana telah mendaftar lewat ELSIMIL, dengan 202 di antaranya berhasil terjaring langsung oleh TPK. “Keberhasilan tidak ditentukan oleh satu aplikasi, tetapi oleh sistem kerja terintegrasi yang menyatukan edukasi, skrining, dan konseling dalam satu alur layanan,” kata Budiasa.

Sementara itu, Pemerintah Kota Padang Sidempuan berfokus pada pendampingan pranikah yang inklusif bagi seluruh umat beragama dengan menggandeng tokoh agama nonmuslim, Dukcapil, serta Kemenag.

Sekretaris Daerah Kota Padang Sidempuan, Rahmat Marzuki Nasution, menyebut pihaknya juga menggerakkan komunitas lewat program Desa/Kelurahan Ayah Teladan (DEKAT) dan Sekolah Bersama Ayah (SEBAYA). Hasilnya, hingga Oktober 2026, program GATI di wilayahnya menjangkau 4.175 peserta atau melampaui target awal sebesar 116 persen.

“Setiap calon pengantin, baik muslim maupun nonmuslim, berhak mendapatkan pendampingan dan edukasi yang sama sebagai bekal membangun keluarga sehat,” ujar Rahmat.

Agar program ini tidak berhenti di level kebijakan kota, keterlibatan pemerintah desa menjadi kunci utama. Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Arifin Abdul Majid, menilai perangkat desa berada di posisi paling strategis karena bersentuhan langsung dengan warga.

Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penerbitan regulasi desa, pengalokasian Dana Desa (APBDes), hingga penguatan operasional kader di lapangan.

“Pemerintah desa harus menjadi garda terdepan untuk memastikan program ini menjangkau setiap keluarga, mulai dari pendataan calon pengantin hingga mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan,” tutup Arifin.


Berita Terkait


News Update