Link Download Pdf Draf UU Perampasan Aset, Simak 10 Poin Penting yang Diatur

Kamis 19 Nov 2026, 14:33 WIB
Ilustrasi - Download draf Pdf UU Perampasan Aset yang disahkan DPR RI. (Sumber: AI Generated/ChatGPT)
Ilustrasi - Download draf Pdf UU Perampasan Aset yang disahkan DPR RI. (Sumber: AI Generated/ChatGPT)

POSKOTA.CO.ID - Link download Pdf draf UU Perampasan Aset dapat diakses oleh masyarakat yang ingin melihat sejumlah poin penting di dalamnya.

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU).

Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 19 November 2026 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Baca Juga: Link Petisi Online DPR RI soal Transparansi Ijazah Ramai Didukung, Cek Isi Tuntutannya

"Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?," kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 19 November 2026.

"Setuju," seru anggota yang hadir dalam rapat

Dalam Undang-undang ini tercantum mekanisme hukum mengenai perampasan aset dengan ruang lingkup yang lebih luas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat.

Tak hanya menyasar koruptor, namun juga bandar judi online (judol), pelaku terorisme, hingga pelaku penipuan yang merugikan masyarakat juga menjadi sasaran UU ini.

UU ini juga memuat cara perampasan aset tanpa tuntutan pidana sekaligus menjamin pengembalian kerugian bagi para korban agar berlangsung optimal.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan latar belakang pembentukan RUU ini menjadi UU karena penegakan hukum dalam pemulihan aset hasil kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat dinilai belum optimal.

Baca Juga: Dituding Terlibat Judi Online dan Doxing, Sufmi Dasco Buka Suara dan Dukung Pemeriksaan Hukum

"RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” ujar Habiburokhman, dihimpun dari laman resmi DPR RI.

Terdapat sejumlah poin penting yang diatur dalam UU Perampasan Aset yang baru saja disahkan oleh DPR. Simak ulasan berikut ini.

Poin Utama UU Perampasan Aset

Berikut ini sepuluh poin utama yang termuat dalam Undang-undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.

3. Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

5. Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.

6. Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.

7. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

8. Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.

9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Baca Juga: Buka Rakernas Forsesdasi 2026, Sekjen Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan Anggaran untuk Pelayanan Publik

Link Download Pdf Draf UU Perampasan Aset

Masyarakat dapat membaca isi draf UU Perampasan aset yang disetujui DPR untuk melihat sejumlah poin penting di dalamnya. Berikut ini link unduh Pdf yang dapat diakses oleh masyarakat.

Link download Pdf UU Perampasan Aset

Sebagai catatan, draf yang dibagikan tersebut merupakan dokumen UU Perampasan Aset hasil Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Komisi III DPR pada Rabu, 18 November 2026.


Berita Terkait


News Update