Selain itu, terdapat batas maksimal gaji atau upah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan penerima. Pekerja yang tidak memenuhi ketentuan tersebut berpotensi tidak masuk dalam daftar penerima BSU.
Program ini juga tidak diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dengan demikian, pekerja perlu memastikan kembali status kepesertaan dan kesesuaian data dirinya sebelum menunggu pencairan bantuan.
3. Tumpang Tindih dengan Program Bantuan Lain
Faktor lainnya berkaitan dengan penerimaan bantuan sosial dari pemerintah.
Dalam ketentuan BSU 2026, pekerja yang sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran menjadi kelompok yang tidak diprioritaskan.
Kebijakan tersebut diterapkan untuk membantu memastikan penyaluran bantuan berjalan sesuai sasaran dan menghindari tumpang tindih penerima program bantuan pemerintah.
Oleh karena itu, pekerja yang terdaftar sebagai penerima PKH perlu memperhatikan ketentuan tersebut.
Status penerimaan bantuan sosial dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penetapan calon penerima BSU.
4. Terdapat Kendala pada Data Rekening
BSU yang belum masuk ke rekening juga dapat berkaitan dengan masalah
data perbankan.
Rekening yang digunakan untuk menerima bantuan harus sesuai dengan identitas penerima dan dapat digunakan untuk transaksi.
Beberapa kendala yang berpotensi menghambat proses penyaluran di antaranya rekening tidak aktif, berstatus pasif, sudah ditutup, atau terdapat ketidaksesuaian data identitas.
