JPU Tuntut Bangun Paulus 1,5 Tahun Penjara, Jauh di Bawah Ancaman Maksimal 4 Tahun

Kamis 19 Nov 2026, 07:45 WIB
Terdakwa Bangun Paulus Tudungta dituntut 1 tahun 6 bulan penjara oleh JPU dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman di PN Jakarta Pusat. (Sumber: Istimewa)
Terdakwa Bangun Paulus Tudungta dituntut 1 tahun 6 bulan penjara oleh JPU dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman di PN Jakarta Pusat. (Sumber: Istimewa)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Bangun Paulus Tudungta dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan pemerasan dan pengancaman.

Tuntutan tersebut lebih rendah dibandingkan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 483 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tuntutan terhadap terdakwa dibacakan Jaksa Andri Saputra dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026) malam.

Dalam amar tuntutannya, JPU menyatakan Bangun Paulus Tudungta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yakni melanggar Pasal 483 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Baca Juga: Karir Di Kepolisian Tamat! Irjen Eko Hadi Santoso Resmi Dipecat Lewat Sidang Etik Polri

Jaksa menilai, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya. Karena itu, terdakwa dinilai harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui hukuman yang setimpal.

"Menyatakan terdakwa Bangun Paulus Tudungta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, atau ancaman membuka rahasia untuk memaksa seseorang memberikan barang," kata Jaksa Andri saat membacakan amar tuntutan.

Jaksa kemudian meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa.

Dalam menyusun tuntutan, JPU turut mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dinilai telah merugikan saksi korban. Sementara faktor yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan serta belum pernah menjalani hukuman pidana.

Baca Juga: Dua Penyidik Dihadirkan, Sidang Dugaan Pemerasan Ungkap Kronologi Penjemputan Bangun Paulus

Usai persidangan, Jaksa Andri Saputra menjelaskan, tuntutan tersebut disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Menurutnya, perkara tersebut sejak awal menggunakan dua dakwaan alternatif, yakni Pasal 482 dan Pasal 483 KUHP.

Pasal 482 mengatur tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang memiliki ancaman pidana lebih berat, sedangkan Pasal 483 berkaitan dengan pemaksaan melalui ancaman pencemaran atau pembukaan rahasia.

"Intinya, tuntutan kami berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Dakwaannya ada dua, Pasal 482 dan 483. Kalau Pasal 482 itu pemerasan dengan kekerasan, sedangkan Pasal 483 berupa ancaman, misalnya jika tidak menyerahkan uang akan dilaporkan ke polisi," jelasnya.

Andri menyebut, JPU tidak menerapkan dakwaan Pasal 482 karena menilai bukti yang tersedia belum cukup untuk membuktikan unsur pemerasan dengan kekerasan. Sementara itu, Pasal 483 memiliki ancaman pidana maksimal empat tahun penjara.

Terkait tuntutan yang tidak mendekati hukuman maksimal, Andri mengatakan, besaran kerugian korban menjadi salah satu pertimbangan jaksa. Berdasarkan fakta persidangan, nilai kerugian disebut berada di bawah Rp100 juta.

Bahkan, setelah memperhitungkan pengembalian uang yang diambil saksi korban Vinson, total kerugian yang diperhitungkan mencapai sekitar Rp60,2 juta lebih.

"Kalau kerugiannya miliaran atau Rp500 juta, mungkin bisa kami tuntut maksimal. Ini faktanya kerugian di bawah Rp100 juta. Itu pun sudah dipotong pengembalian uang yang diambil saksi korban Vinson, sehingga totalnya sekitar Rp60,2 juta lebih. Itu menjadi salah satu pertimbangan kami," ungkapnya.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Iskandar Halim Munthe, belum bersedia memberikan tanggapan atas tuntutan yang diajukan JPU. Pihaknya memilih menyampaikan sikap melalui nota pembelaan atau pleidoi dalam persidangan berikutnya.

"Tuntutan kan dari jaksa, jadi kami tidak bisa berkomentar. Nanti kami sampaikan ketika sudah pledoi. Kita tunggu pledoi kami pekan depan," ujarnya.

Sidang perkara tersebut akan dilanjutkan pada Rabu (25/11/2026) dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya.


News Update