Pasal 482 mengatur tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang memiliki ancaman pidana lebih berat, sedangkan Pasal 483 berkaitan dengan pemaksaan melalui ancaman pencemaran atau pembukaan rahasia.
"Intinya, tuntutan kami berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Dakwaannya ada dua, Pasal 482 dan 483. Kalau Pasal 482 itu pemerasan dengan kekerasan, sedangkan Pasal 483 berupa ancaman, misalnya jika tidak menyerahkan uang akan dilaporkan ke polisi," jelasnya.
Andri menyebut, JPU tidak menerapkan dakwaan Pasal 482 karena menilai bukti yang tersedia belum cukup untuk membuktikan unsur pemerasan dengan kekerasan. Sementara itu, Pasal 483 memiliki ancaman pidana maksimal empat tahun penjara.
Terkait tuntutan yang tidak mendekati hukuman maksimal, Andri mengatakan, besaran kerugian korban menjadi salah satu pertimbangan jaksa. Berdasarkan fakta persidangan, nilai kerugian disebut berada di bawah Rp100 juta.
Bahkan, setelah memperhitungkan pengembalian uang yang diambil saksi korban Vinson, total kerugian yang diperhitungkan mencapai sekitar Rp60,2 juta lebih.
"Kalau kerugiannya miliaran atau Rp500 juta, mungkin bisa kami tuntut maksimal. Ini faktanya kerugian di bawah Rp100 juta. Itu pun sudah dipotong pengembalian uang yang diambil saksi korban Vinson, sehingga totalnya sekitar Rp60,2 juta lebih. Itu menjadi salah satu pertimbangan kami," ungkapnya.
Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Iskandar Halim Munthe, belum bersedia memberikan tanggapan atas tuntutan yang diajukan JPU. Pihaknya memilih menyampaikan sikap melalui nota pembelaan atau pleidoi dalam persidangan berikutnya.
"Tuntutan kan dari jaksa, jadi kami tidak bisa berkomentar. Nanti kami sampaikan ketika sudah pledoi. Kita tunggu pledoi kami pekan depan," ujarnya.
Sidang perkara tersebut akan dilanjutkan pada Rabu (25/11/2026) dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya.
