JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Bangun Paulus Tudungta dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan pemerasan dan pengancaman.
Tuntutan tersebut lebih rendah dibandingkan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 483 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Tuntutan terhadap terdakwa dibacakan Jaksa Andri Saputra dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026) malam.
Dalam amar tuntutannya, JPU menyatakan Bangun Paulus Tudungta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yakni melanggar Pasal 483 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Baca Juga: Karir Di Kepolisian Tamat! Irjen Eko Hadi Santoso Resmi Dipecat Lewat Sidang Etik Polri
Jaksa menilai, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya. Karena itu, terdakwa dinilai harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui hukuman yang setimpal.
"Menyatakan terdakwa Bangun Paulus Tudungta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, atau ancaman membuka rahasia untuk memaksa seseorang memberikan barang," kata Jaksa Andri saat membacakan amar tuntutan.
Jaksa kemudian meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa.
Dalam menyusun tuntutan, JPU turut mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dinilai telah merugikan saksi korban. Sementara faktor yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan serta belum pernah menjalani hukuman pidana.
Baca Juga: Dua Penyidik Dihadirkan, Sidang Dugaan Pemerasan Ungkap Kronologi Penjemputan Bangun Paulus
Usai persidangan, Jaksa Andri Saputra menjelaskan, tuntutan tersebut disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Menurutnya, perkara tersebut sejak awal menggunakan dua dakwaan alternatif, yakni Pasal 482 dan Pasal 483 KUHP.
