JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) sekaligus Presdir Bank Jakarta Agus H. Widodo menilai, obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.
Agus mengatakan, kebutuhan pembangunan daerah terus meningkat sehingga pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan tambahan.
Sejumlah proyek yang membutuhkan dukungan dana antara lain pembangunan rumah sakit, penyediaan air bersih, dan pengembangan transportasi publik.
"Maraknya pembahasan mengenai obligasi daerah harus dilihat sebagai upaya memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di daerah. Persoalannya bukan semata-mata karena adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD), tetapi kebutuhan pembangunan memang terus meningkat," kata Agus dalam diskusi panel di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Agus, obligasi daerah seharusnya menjadi tambahan investasi, bukan sekadar pengganti anggaran yang berkurang akibat pemotongan transfer ke daerah.
Baca Juga: Dirut Bank Jakarta: Obligasi Daerah Harus Ciptakan Investasi Baru, Bukan Tambal APBD Saja
Ia mencontohkan, jika kemampuan investasi daerah sebelumnya mencapai 100, penerbitan obligasi seharusnya bisa meningkatkan kapasitas tersebut menjadi 120 atau 130.
"Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sebagai pengganti atau substitusi anggaran akibat pemotongan TKD. Sebaliknya, instrumen ini harus menjadi tambahan investasi bagi daerah untuk mempercepat pembangunan," ujarnya.
Agus mengatakan, salah satu hal yang perlu diperhatikan agar obligasi daerah tidak membebani APBD adalah skema pembayaran yang bersumber dari pendapatan proyek yang dibiayai.
"Kalau obligasi digunakan untuk membangun transportasi publik, sumber pengembaliannya bisa berasal dari pendapatan operasional transportasi tersebut," ucap Agus.
Baca Juga: Bank Jakarta dan None Jakarta 2026 Tekankan Pentingnya Sehat Finansial-Fisik
"Begitu pula pembangunan rumah sakit, pembayaran dapat bersumber dari pendapatan dan perputaran usaha rumah sakit," sambung dia.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu menyiapkan proyek yang memiliki potensi pendapatan sendiri sebelum menerbitkan obligasi.
Dengan demikian, pengembalian dana kepada investor tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah.
Selain obligasi, Agus menawarkan skema pembiayaan melalui sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk mendukung proyek infrastruktur berskala besar.
Menurut dia, total aset seluruh BPD mencapai sebesar Rp1.100 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit BPD mencapai sekitar Rp 660 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) hampir Rp 800 triliun.
"Kekuatan ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah melalui skema sindikasi antar-BPD," katanya.
Agus mencontohkan, sindikasi antar-BPD dapat digunakan untuk membiayai pembangunan instalasi pengolahan air minum di Bekasi atau kawasan Jatiluhur. Skema serupa juga dapat diterapkan untuk pengembangan transportasi publik Trans Jatim.
"Bahkan, untuk kebutuhan pembiayaan dalam skala besar, mulai dari Rp5 triliun, Rp6 triliun, hingga Rp10 triliun, skema sindikasi antar-BPD bisa menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan," ungkapnya.
Ia menegaskan, BPD siap terlibat lebih besar dalam pembiayaan proyek strategis pemerintah daerah, termasuk sektor produktif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
