Bank Jakarta Sebut Obligasi Daerah Bisa Tambah Kapasitas Investasi hingga 30 Persen

Kamis 19 Nov 2026, 18:04 WIB
Presdir Bank Jakarta Agus H. Widodo saat menjadi pembicara dalam diskusi panel mengenai obligasi daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta. (Sumber: Istimewa)
Presdir Bank Jakarta Agus H. Widodo saat menjadi pembicara dalam diskusi panel mengenai obligasi daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta. (Sumber: Istimewa)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) sekaligus Presdir Bank Jakarta Agus H. Widodo menilai, obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.

Agus mengatakan, kebutuhan pembangunan daerah terus meningkat sehingga pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan tambahan.

Sejumlah proyek yang membutuhkan dukungan dana antara lain pembangunan rumah sakit, penyediaan air bersih, dan pengembangan transportasi publik.

"Maraknya pembahasan mengenai obligasi daerah harus dilihat sebagai upaya memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di daerah. Persoalannya bukan semata-mata karena adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD), tetapi kebutuhan pembangunan memang terus meningkat," kata Agus dalam diskusi panel di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut Agus, obligasi daerah seharusnya menjadi tambahan investasi, bukan sekadar pengganti anggaran yang berkurang akibat pemotongan transfer ke daerah.

Baca Juga: Dirut Bank Jakarta: Obligasi Daerah Harus Ciptakan Investasi Baru, Bukan Tambal APBD Saja

Ia mencontohkan, jika kemampuan investasi daerah sebelumnya mencapai 100, penerbitan obligasi seharusnya bisa meningkatkan kapasitas tersebut menjadi 120 atau 130.

"Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sebagai pengganti atau substitusi anggaran akibat pemotongan TKD. Sebaliknya, instrumen ini harus menjadi tambahan investasi bagi daerah untuk mempercepat pembangunan," ujarnya.

Agus mengatakan, salah satu hal yang perlu diperhatikan agar obligasi daerah tidak membebani APBD adalah skema pembayaran yang bersumber dari pendapatan proyek yang dibiayai.

"Kalau obligasi digunakan untuk membangun transportasi publik, sumber pengembaliannya bisa berasal dari pendapatan operasional transportasi tersebut," ucap Agus.

Baca Juga: Bank Jakarta dan None Jakarta 2026 Tekankan Pentingnya Sehat Finansial-Fisik


News Update