Bank Jakarta Sebut Obligasi Daerah Bisa Tambah Kapasitas Investasi hingga 30 Persen

Kamis 19 Nov 2026, 18:04 WIB
Presdir Bank Jakarta Agus H. Widodo saat menjadi pembicara dalam diskusi panel mengenai obligasi daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta. (Sumber: Istimewa)
Presdir Bank Jakarta Agus H. Widodo saat menjadi pembicara dalam diskusi panel mengenai obligasi daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta. (Sumber: Istimewa)

"Begitu pula pembangunan rumah sakit, pembayaran dapat bersumber dari pendapatan dan perputaran usaha rumah sakit," sambung dia.

Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu menyiapkan proyek yang memiliki potensi pendapatan sendiri sebelum menerbitkan obligasi.

Dengan demikian, pengembalian dana kepada investor tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah.

Selain obligasi, Agus menawarkan skema pembiayaan melalui sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk mendukung proyek infrastruktur berskala besar.

Menurut dia, total aset seluruh BPD mencapai sebesar Rp1.100 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit BPD mencapai sekitar Rp 660 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) hampir Rp 800 triliun.

"Kekuatan ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah melalui skema sindikasi antar-BPD," katanya.

Agus mencontohkan, sindikasi antar-BPD dapat digunakan untuk membiayai pembangunan instalasi pengolahan air minum di Bekasi atau kawasan Jatiluhur. Skema serupa juga dapat diterapkan untuk pengembangan transportasi publik Trans Jatim.

"Bahkan, untuk kebutuhan pembiayaan dalam skala besar, mulai dari Rp5 triliun, Rp6 triliun, hingga Rp10 triliun, skema sindikasi antar-BPD bisa menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan," ungkapnya.

Ia menegaskan, BPD siap terlibat lebih besar dalam pembiayaan proyek strategis pemerintah daerah, termasuk sektor produktif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).


News Update