POSKOTA.CO.ID - Wacana pemindahan sejumlah populasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) belakangan ini tengah ramai diperbincangkan oleh masyarakat di berbagai platform media sosial. Perbincangan publik tentang nasib satwa langka tersebut mendorong para wakil rakyat untuk membahasnya dalam rapat parlemen.
Topik ini menjadi sorotan setelah Anggota Komisi VIII, Rieke Diah, mempertanyakan status kawasan konservasi badak jawa dalam Rapat Kerja Bersama Komisi VIII DPR RI pada Selasa, 17 November 2026. Ia menyoroti penetapan TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan mempertanyakan apakah pemerintah telah mengkaji dampaknya terhadap lingkungan serta manusia sejak tahap awal perencanaan.
Merespons pertanyaan dan pernyataan kritis tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan pandangan resminya di hadapan para anggota dewan. Ia juga memberikan catatan khusus untuk pemerintah terkait dengan cara yang seharusnya ditempuh apabila ingin melakukan pelestarian satwa dan lingkungan.
Natalius Pigai Nilai Pemindahan Badak Jawa dari Habitat Asal Bertentangan dengan Prinsip Pelestarian
Natalius Pigai menilai bahwa upaya memindahkan satwa liar keluar dari habitat aslinya berisiko mengganggu proses tumbuh kembang alami hewan tersebut. Menurutnya, terdapat keterkaitan ekosistem yang kuat antara lingkungan asal dengan tumbuh kembang hewan.
Sebagai perbandingan nyata, Pigai menyinggung fenomena pelestarian satwa endemik Indonesia lainnya yang telah terbukti gagal berkembang ketika dipindahkan dari wilayah asalnya. Kecocokan alam tempat satwa itu lahir dinilai menjadi faktor penentu yang tidak bisa digantikan oleh wilayah baru.
“Di mana-mana, di Indonesia ini namanya Komodo, Pak, ada di Sumatra, Jawa, Bali, hingga Sulawesi, tetapi tidak bisa berkembang. Semuanya hanya bisa berkembang di Pulau Komodo karena ada hubungan yang signifikan antara alam tempat milieu di mana dia hidup dengan bagaimana dia bertumbuh kembang,” ujar Natalius Pigai, dikutip Poskota pada Rabu, 18 November 2026.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa langkah pemerintah yang berupaya merelokasi badak jawa keluar dari kawasan TNUK bertentangan dengan prinsip pelestarian satwa. Ia mencontohkan keberhasilan negara Rwanda dalam menjaga kelestarian satwa langsung di wilayah asal-usulnya tanpa adanya pemindahan.
“Rwanda sampai mendapat penghargaan internasional karena satwa di sana dilestarikan di tempat asal-usulnya dia, tempat nenek moyangnya dia. Oleh karena itu, kalau di Ujung Kulon ada pemerintah atau pihak manapun yang berusaha memindahkan badak jawa dari tempat mereka hidup, maka itu akan bertentangan. Itu dari sisi binatang atau jenis hewan, ya,” tegas Menteri HAM tersebut.
Rencana Hashim Djojohadikusumo untuk Memindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo
Usulan relokasi sebagian populasi badak jawa tersebut sebelumnya dicetuskan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Ia memaparkan gagasannya saat sedang menghadiri agenda Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 yang berlangsung di Antalya, Turki, pada Kamis, 12 November 2026.
Adik kandung Presiden Prabowo Subianto tersebut mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi bencana alam besar yang sewaktu-waktu dapat mengancam suaka di Ujung Kulon. Letak habitat yang berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau membuat wilayah tersebut rawan diterjang tsunami apabila terjadi gempa bumi maupun erupsi gunung.
“Nah, karena ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau, pusat konservasi di Ujung Kulon terancam. Kalau ada gempa atau letusan gunung kan bisa terjadi tsunami. Kalau ada tsunami, badak jawa kita bisa punah. Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak jawa ke kawasan Alas Purwo di Jawa Timur,” ujar Hasim dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31. (M7)
