PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID – Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, terus menuai penolakan dari berbagai kalangan.
Setelah sebelumnya Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut, kini giliran anggota DPRD Pandeglang dari Fraksi Partai Golkar, Miftahul Farid Sukur, yang secara tegas menyuarakan keberatannya.
Menurut Miftahul, pemindahan badak Jawa bukan perkara sederhana. Terlebih, satwa langka yang dilindungi tersebut sudah lama menjadikan kawasan TNUK sebagai habitat alaminya.
Ia menilai, apabila alasan pemindahan tersebut untuk mencegah kepunahan badak Jawa, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan penindakan tegas terhadap para pelaku perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi.
Baca Juga: Hashim Djojohadikusumo Rencana Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo, Ini Respons Kementerian Kehutanan
"Jika tujuannya untuk menghindari kepunahan, tindak tegas saja para pelaku yang memburu dan memperjualbelikan badak. Itu sudah cukup," ungkap kata Miftahul Parid Sukur, Senin 16 November 2026.
Ia menegaskan, badak Jawa bukan sekadar satwa biasa, melainkan bagian penting dari ekosistem yang keberadaannya harus dijaga.
"Badak Jawa itu bukan sekadar binatang, melainkan bagian dari suatu ekosistem," katanya
Miftahul juga meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana translokasi tersebut. Menurutnya, anggaran yang disiapkan untuk pemindahan badak Jawa akan lebih bermanfaat apabila dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat.
Baca Juga: Buntut Translokasi Badak Jawa, BTNUK Labuan Pandeglang Disomasi
"Usul saya, jika pemerintah pusat memiliki kelebihan dana, lebih baik uang itu digunakan untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Pandeglang," ujarnya.
