POSKOTA.CO.ID - Desakan agar riwayat pendidikan pejabat publik dibuka ke masyarakat semakin ramai diperbincangkan. Kali ini, perhatian warganet tidak hanya tertuju pada polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka, tetapi juga meluas ke latar belakang pendidikan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Sejumlah petisi online bermunculan untuk meminta pemerintah dan lembaga terkait memeriksa keabsahan ijazah para legislator. Dukungan terhadap tuntutan tersebut bahkan telah mencapai puluhan ribu tanda tangan di beberapa platform petisi digital.
Berdasarkan pantauan di Change.org pada Minggu (15/11/2026), sedikitnya terdapat delapan petisi yang mengangkat persoalan transparansi dan verifikasi ijazah pejabat publik.
Salah satu yang mendapat perhatian adalah petisi berjudul "Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!" yang dibuat Farida Octavia. Petisi tersebut telah mengumpulkan lebih dari 20 ribu tanda tangan.
Sementara itu, petisi serupa berjudul "Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR" di Petisionline.com tercatat memperoleh 41.719 dukungan.
Baca Juga: Kenapa CPNS 2026 Fokus pada Program Prioritas Presiden? Ini Alasannya
Petisi Desak Ijazah Seluruh Anggota DPR Diverifikasi
Kedua petisi tersebut membawa tuntutan yang hampir sama, yakni meminta riwayat pendidikan anggota DPR dapat diperiksa melalui mekanisme resmi dan hasilnya bisa diketahui masyarakat.
Dalam petisinya, Farida Octavia menilai keterbukaan latar belakang akademis merupakan bagian dari tanggung jawab pejabat publik.
"Sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis para anggota DPR RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik," tulisnya.
Menurut inisiator, masyarakat perlu mendapatkan akses terhadap informasi pendidikan para legislator agar tidak hanya bergantung pada klaim yang belum bisa diverifikasi.
Minta DPR Buka Riwayat Pendidikan dalam 60 Hari Kerja
Petisi kedua mengusulkan langkah yang lebih sistematis. Inisiator meminta DPR RI menyediakan halaman resmi berisi riwayat pendidikan setiap anggota, termasuk keterangan mengenai status verifikasi dokumennya.
Pimpinan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR juga diminta menetapkan kebijakan transparansi tersebut paling lambat 60 hari kerja.
Ada beberapa tuntutan utama yang disampaikan melalui kedua petisi tersebut:
Publikasi riwayat pendidikan: DPR diminta membuka informasi pendidikan formal seluruh anggotanya.
Verifikasi ijazah: Dokumen pendidikan perlu diperiksa melalui mekanisme resmi dan independen.
Akses informasi publik: Hasil verifikasi diharapkan dapat diakses masyarakat dengan mudah.
Perlindungan data pribadi: Informasi yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik tetap perlu dilindungi.
Batas waktu kebijakan: Petisi kedua meminta kebijakan transparansi ditetapkan maksimal 60 hari kerja.
Farida Octavia juga meminta KPU RI dan kementerian terkait ikut memfasilitasi pemeriksaan ulang dokumen pendidikan anggota legislatif aktif.
Baca Juga: Prediksi Jadwal Lengkap CPNS 2026-2027: Pengumuman Formasi November, Kelulusan Akhir April
Warganet Ikut Sebarkan Petisi di Media Sosial
Dukungan terhadap transparansi ijazah anggota DPR tidak hanya terlihat di platform petisi. Sejumlah pengguna media sosial turut membagikan tautan dan mengajak masyarakat berpartisipasi.
"Petisi cek ijazah anggota DPR, siapa saja yang setuju? Ingat kedaulatan rakyat," tulis seorang warganet.
Pengguna lainnya juga meminta tautan petisi agar bisa ikut memberikan dukungan dan menyebarluaskannya.
Ramainya petisi ini memperlihatkan adanya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi pejabat publik. Meski begitu, banyaknya tanda tangan tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran dalam dokumen pendidikan anggota DPR.
Pada akhirnya, tuntutan tersebut mengarah pada satu hal, yakni perlunya mekanisme transparansi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi resmi menjadi penting agar informasi mengenai latar belakang pendidikan para wakil rakyat tidak terus berkembang sebatas spekulasi di ruang digital.
