POSKOTA.CO.ID - Kabar baik, pengurusan sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat dilakukan secara satu pintu dan daring lewat portal Sihalal tanpa harus datang membawa berkas fisik ke kantor, serta dapat berlaku seumur hidup jika syarat-syarat terpenuhi.
Pelaku usaha bisa mengakses layanan pendaftaran elektronik tersebut kapan saja melalui laman resmi ptsp.halal.go.id. Proses pengajuannya pun terbagi ke dalam dua jalur yang dapat disesuaikan dengan skala usaha, yakni skema reguler dan skema self declare khusus Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Agar pengajuan berjalan lancar tanpa banyak revisi, simak persyaratan, perbedaan skema, hingga langkah lengkap mengurus sertifikasi halal secara online berikut ini.
Dokumen dan Syarat yang Harus Disiapkan Sebelum Daftar Sertifikasi Halal
Sebelum membuat akun dan mengisi formulir pengajuan di sistem Sihalal, pelaku usaha wajib memastikan seluruh dokumen dasar serta rincian produk sudah siap. Syarat utama yang paling mendasar adalah kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Baca Juga: Danantara dan Telkom Kembangkan Padisera, Perluas Pasar PaDi UMKM ke Ritel
Berikut daftar dokumen dan data yang perlu disiapkan:
- Identitas pelaku usaha berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Daftar lengkap bahan baku beserta informasi pemasoknya untuk memastikan seluruh komposisi berasal dari sumber yang halal.
- Alur atau rincian proses produksi secara jelas dari awal hingga pengemasan.
- Foto label dan kemasan produk yang akan didaftarkan.
Perbedaan Skema Sertifikasi Halal Reguler dan Self Declare untuk UMK
BPJPH menyediakan dua jalur layanan sertifikasi halal yang bisa dipilih sesuai karakteristik produk dan skala bisnis pelaku usaha:
1. Skema Self Declare (Pernyataan Pelaku Usaha)
Skema ini ditujukan khusus bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan kriteria produk tidak berisiko, menggunakan bahan baku yang sudah dipastikan kehalalannya, serta memiliki proses produksi sederhana.
Melalui jalur ini, pelaku UMK mendapat afirmasi berupa pendampingan dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H) serta berpeluang mengikuti program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) sesuai ketersediaan kuota pemerintah.
2. Skema Reguler
