“Kami memahami bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi. Aspirasi ini kami sampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab, tanpa mengesampingkan kewenangan Presiden untuk mengusulkan calon serta mekanisme pemilihan oleh MPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945,” tegasnya.
BEMNUS menegaskan bahwa dukungan terhadap kepemimpinan nasional tidak akan melunturkan independensi maupun daya kritis mahasiswa sebagai kekuatan moral (moral force).
Mahasiswa berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan, mengawasi kebijakan publik, serta memberikan masukan objektif demi kepentingan masyarakat luas.
“Kami ingin pemerintahan yang kuat, efektif, dan tetap terbuka terhadap kritik. Mahasiswa akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat,” tutur Rahmatul.
