POSKOTA.CO.ID - Kabar baik, pengurusan sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat dilakukan secara satu pintu dan daring lewat portal Sihalal tanpa harus datang membawa berkas fisik ke kantor, serta dapat berlaku seumur hidup jika syarat-syarat terpenuhi.
Pelaku usaha bisa mengakses layanan pendaftaran elektronik tersebut kapan saja melalui laman resmi ptsp.halal.go.id. Proses pengajuannya pun terbagi ke dalam dua jalur yang dapat disesuaikan dengan skala usaha, yakni skema reguler dan skema self declare khusus Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Agar pengajuan berjalan lancar tanpa banyak revisi, simak persyaratan, perbedaan skema, hingga langkah lengkap mengurus sertifikasi halal secara online berikut ini.
Dokumen dan Syarat yang Harus Disiapkan Sebelum Daftar Sertifikasi Halal
Sebelum membuat akun dan mengisi formulir pengajuan di sistem Sihalal, pelaku usaha wajib memastikan seluruh dokumen dasar serta rincian produk sudah siap. Syarat utama yang paling mendasar adalah kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Baca Juga: Danantara dan Telkom Kembangkan Padisera, Perluas Pasar PaDi UMKM ke Ritel
Berikut daftar dokumen dan data yang perlu disiapkan:
- Identitas pelaku usaha berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Daftar lengkap bahan baku beserta informasi pemasoknya untuk memastikan seluruh komposisi berasal dari sumber yang halal.
- Alur atau rincian proses produksi secara jelas dari awal hingga pengemasan.
- Foto label dan kemasan produk yang akan didaftarkan.
Perbedaan Skema Sertifikasi Halal Reguler dan Self Declare untuk UMK
BPJPH menyediakan dua jalur layanan sertifikasi halal yang bisa dipilih sesuai karakteristik produk dan skala bisnis pelaku usaha:
1. Skema Self Declare (Pernyataan Pelaku Usaha)
Skema ini ditujukan khusus bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan kriteria produk tidak berisiko, menggunakan bahan baku yang sudah dipastikan kehalalannya, serta memiliki proses produksi sederhana.
Melalui jalur ini, pelaku UMK mendapat afirmasi berupa pendampingan dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H) serta berpeluang mengikuti program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) sesuai ketersediaan kuota pemerintah.
2. Skema Reguler
Skema reguler diperuntukkan bagi produk wajib bersertifikat halal yang masih memerlukan pemeriksaan dan pengujian laboratorium secara mendalam. Proses pemeriksaannya melibatkan auditor dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk menguji kandungan bahan, proses produksi, hingga memastikan produk bebas dari kontaminasi bahan non-halal. Skema ini dapat diajukan kapan saja tanpa perlu menunggu antrean kuota program gratis.
Baca Juga: Viral Label Halal di Minuman Tertulis ‘Mengandung Babi’, Netizen Heboh!
Cara Daftar Sertifikasi Halal Online Melalui Portal Sihalal BPJPH
Setelah seluruh dokumen lengkap dan skema pengajuan ditentukan, pelaku usaha dapat langsung mendaftar secara mandiri dengan langkah-langkah berikut:
- Buka peramban (browser) dan kunjungi situs resmi https://ptsp.halal.go.id.
- Masuk (login) menggunakan akun OSS atau pilih menu pembuatan akun Sihalal baru bagi pengguna pertama.
- Lengkapi data profil pelaku usaha serta rincian data produk yang akan disertifikasi.
- Pilih jenis layanan pengajuan sertifikasi halal (skema Self Declare untuk UMK atau skema Reguler).
- Unggah seluruh dokumen persyaratan yang diminta, mulai dari daftar bahan baku, alur proses produksi, hingga foto label kemasan.
- Bagi pemohon jalur self declare, pilih Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sesuai domisili usaha untuk dilakukan verifikasi dan validasi lapangan hingga diterbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).
- Bagi pemohon jalur reguler, ikuti tahapan pemeriksaan dan audit kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang dipilih.
- Hasil pendampingan maupun laporan audit LPH kemudian akan disidangkan oleh Komite Fatwa Produk Halal atau Komisi Fatwa MUI untuk penerbitan ketetapan halal.
- Setelah ketetapan halal terbit, BPJPH secara otomatis menerbitkan sertifikat halal elektronik di akun Sihalal yang bisa langsung diunduh dan dicetak.
Baca Juga: Bukan Cuma Ramai Turis, Irman Gusman Dorong Multiplier Effect Pariwisata untuk UMKM
Ketentuan Masa Berlaku Sertifikasi Halal Seumur Hidup
Berbeda dengan aturan terdahulu yang mengharuskan perpanjangan berkala setiap empat tahun sekali, sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH kini berlaku seumur hidup. Kebijakan ini membuat pelaku usaha cukup mengajukan sertifikasi satu kali untuk seterusnya.
Meski demikian, masa berlaku seumur hidup tersebut tetap memiliki syarat mutlak yang wajib dipatuhi pelaku usaha, yakni:
- Tidak ada perubahan komposisi bahan baku yang digunakan.
- Tidak ada perubahan pada alur maupun fasilitas proses produksi.
- Tidak mengganti pemasok bahan baku dengan sumber yang belum terjamin kehalalannya.
Apabila di kemudian hari pelaku usaha melakukan pengembangan resep atau mengganti bahan baku maupun pemasok, pelaku usaha wajib melaporkan serta mengajukan pembaruan sertifikat halal agar status kehalalan produk tetap sah dan terlindungi. (m6)
Baca Juga: MUI Tetapkan Vape Haram, Desak Prabowo dan DPR Buat UU Pelarangan Rokok Elektrik
