BSU Rp900 Ribu Belum Cair, Kemnaker Ungkap Proses Administrasi dan Syarat Penerima

Senin 16 Nov 2026, 14:00 WIB
Pencairan BSU 2026 senilai Rp900 ribu masih menunggu penyelesaian administrasi Kemnaker bersama Kementerian Keuangan. (Sumber: Wikimedia Commons)
Pencairan BSU 2026 senilai Rp900 ribu masih menunggu penyelesaian administrasi Kemnaker bersama Kementerian Keuangan. (Sumber: Wikimedia Commons)

POSKOTA.CO.ID - Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900 ribu masih dinantikan para pekerja di berbagai daerah. Meski program bantuan tersebut disiapkan untuk periode Oktober hingga Desember 2026, dana belum disalurkan karena pemerintah masih menyelesaikan sejumlah tahapan administrasi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa proses penyaluran BSU masih dalam tahap persiapan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk merampungkan kebutuhan administrasi sebelum bantuan diberikan kepada masyarakat.

Keterangan tersebut disampaikan Yassierli saat berada di Bandung, Sabtu (14/11/2026). Ia meminta pekerja tidak terburu-buru menyimpulkan jadwal pencairan karena pemerintah belum mengumumkan kepastian penyalurannya.

Pekerja juga diminta berhati-hati terhadap informasi yang mengatasnamakan pemerintah, terutama kabar mengenai tanggal pencairan yang belum diumumkan melalui kanal resmi.

Baca Juga: Prediksi Jadwal Lengkap CPNS 2026-2027: Pengumuman Formasi November, Kelulusan Akhir April

BSU 2026 Rp900 Ribu Dibayarkan Sekaligus

BSU 2026 dirancang untuk membantu menjaga daya beli pekerja selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember.

Besaran bantuan ditetapkan Rp300 ribu per bulan. Dengan demikian, penerima yang memenuhi ketentuan berpotensi memperoleh total Rp900 ribu yang dibayarkan sekaligus.

Pemerintah menyiapkan anggaran hampir Rp12 triliun dengan sasaran sekitar 13,3 juta pekerja di berbagai wilayah Indonesia.

Meski demikian, kepemilikan kartu BPJS Ketenagakerjaan saja tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima BSU. Calon penerima tetap harus memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Syarat Penerima BSU 2026

Mengacu pada ketentuan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 sebagaimana disebutkan dalam informasi program, terdapat sejumlah persyaratan yang perlu diperhatikan calon penerima.

Berikut beberapa kriteria penerima BSU 2026:

Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.

Memiliki penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum daerah.

Bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri.

Memenuhi ketentuan penerima bantuan sesuai regulasi yang berlaku.

Sementara itu, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) disebut bukan kelompok prioritas dalam skema bantuan tersebut.

Ada Keringanan Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Mandiri

Selain bantuan subsidi upah, pemerintah juga menyiapkan keringanan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

Program tersebut berupa potongan 50 persen untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sasarannya mencakup pekerja informal, pekerja mandiri, hingga pengemudi transportasi.

Kebijakan ini menjadi bentuk dukungan lain bagi kelompok pekerja yang tidak menerima upah tetap dari perusahaan.

Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini 16 November 2026 Menguat Jadi Rp2.522.000 per Gram, Cuan Sekarang?

Cara Memantau Informasi Pencairan BSU

Selama jadwal penyaluran belum diumumkan, pekerja sebaiknya rutin memeriksa informasi melalui kanal resmi pemerintah.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:

  • Memantau pengumuman melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
  • Mengecek status kepesertaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
  • Memastikan data NIK dan kepesertaan sesuai.
  • Menghindari tautan pendaftaran atau klaim BSU yang tidak berasal dari kanal resmi.

Pada akhirnya, pencairan BSU Rp900 ribu masih menunggu penyelesaian administrasi antara Kemnaker dan Kementerian Keuangan. Pekerja yang merasa memenuhi persyaratan perlu bersabar hingga pemerintah mengumumkan jadwal serta mekanisme penyaluran secara resmi.


Berita Terkait


News Update