Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
Memiliki penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum daerah.
Bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri.
Memenuhi ketentuan penerima bantuan sesuai regulasi yang berlaku.
Sementara itu, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) disebut bukan kelompok prioritas dalam skema bantuan tersebut.
Ada Keringanan Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Mandiri
Selain bantuan subsidi upah, pemerintah juga menyiapkan keringanan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU).
Program tersebut berupa potongan 50 persen untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sasarannya mencakup pekerja informal, pekerja mandiri, hingga pengemudi transportasi.
Kebijakan ini menjadi bentuk dukungan lain bagi kelompok pekerja yang tidak menerima upah tetap dari perusahaan.
Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini 16 November 2026 Menguat Jadi Rp2.522.000 per Gram, Cuan Sekarang?
Cara Memantau Informasi Pencairan BSU
Selama jadwal penyaluran belum diumumkan, pekerja sebaiknya rutin memeriksa informasi melalui kanal resmi pemerintah.
Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:
- Memantau pengumuman melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
- Mengecek status kepesertaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- Memastikan data NIK dan kepesertaan sesuai.
- Menghindari tautan pendaftaran atau klaim BSU yang tidak berasal dari kanal resmi.
