POSKOTA.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat pengawasan dan penegakan aturan pengendalian tembakau di daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, langkah ini menuntut penyelarasan regulasi daerah dengan kebijakan nasional, pembaruan data lapangan, serta kewaspadaan terhadap intervensi industri rokok.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat menghadiri forum Asia Pacific Subregional 2026: Tobacco Control Leadership Program di Bali, Jumat, 13 November 2026.
Menurutnya, regulasi pengendalian tembakau tidak akan berjalan efektif tanpa kolaborasi lintas sektor dan data yang akurat di tingkat lokal.
"Saya mendorong seluruh komunitas dan para pemimpin daerah untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperkuat gerakan pengendalian tembakau dan memperbarui data prevalensi merokok di setiap daerah," ujar Bima.
Waspadai Pemasaran Gaya Hidup dan Intervensi Regulasi
Bima mengingatkan para kepala daerah agar jeli membaca perubahan strategi pemasaran industri tembakau. Saat ini, promosi produk tembakau tidak lagi terbatas pada penjualan langsung di toko, gerai ritel, atau kafe, melainkan mulai menyusup melalui pendekatan gaya hidup dan kegiatan olahraga.
Di sisi lain, ia menyoroti potensi campur tangan industri dalam proses penyusunan maupun revisi aturan di tingkat daerah. Untuk mencegah hal tersebut, Kemendagri bertugas memastikan seluruh produk hukum provinsi maupun kabupaten/kota tetap sejalan dengan standar kebijakan nasional, terutama terkait larangan iklan di tempat penjualan.
"Standar kebijakannya sudah jelas. Kami mendorong gerakan untuk mencegah iklan produk tembakau di tempat penjualan, misalnya," tegas mantan Wali Kota Bogor tersebut.
Selain harmonisasi aturan, tantangan utama pengendalian tembakau terletak pada konsistensi implementasi di lapangan. Bima menilai keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak akan berdampak signifikan tanpa penindakan yang tegas.
"Kemajuan memang sudah dicapai, tetapi penguatan implementasi masih sangat diperlukan," katanya.
Sebagai solusi, Bima mengapresiasi sejumlah daerah yang telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus penegak KTR. Satgas yang menggabungkan unsur perangkat daerah, kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya ini dinilai efektif menekan angka pelanggaran. Ia berharap skema pengawasan serupa dapat direplikasi oleh daerah lain sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Menutup arahannya, Bima turut mengapresiasi dukungan Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (BSPH) dalam mengawal isu ini. Ia mendorong perluasan kerja sama, khususnya dalam memperkuat pusat pemantauan guna mendeteksi dinamika lapangan serta potensi intervensi industri terhadap kebijakan kesehatan publik.
"Mari kita perkuat dan tingkatkan kolaborasi serta kerja sama," pungkasnya.
