Di sisi lain, Bima menyebut investasi AI yang masuk ke Indonesia terus meningkat. Namun, besarnya perhatian dan potensi investasi tersebut perlu diikuti dengan keterhubungan yang lebih kuat antara pengembangan AI dan kebutuhan pelayanan publik. Terlebih, ekonomi digital memiliki potensi besar untuk memberikan dampak terhadap perekonomian nasional maupun daerah.
"Apakah kita sudah punya strategi? Yes, we do have strategy. Kita sudah punya Stranas, Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial di Indonesia, sampai 2045," tambahnya.
Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Tembakau
Empat Pilar Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial
Bima kemudian menjelaskan empat pilar dalam strategi nasional tersebut.
Pertama, riset dan inovasi (research and innovation). Kedua, infrastruktur dan data.
Ketiga, pengembangan talenta atau sumber daya manusia yang menguasai AI. Keempat, etika dalam pengembangan dan pemanfaatan AI.
Ia menilai aspek etika menjadi semakin penting seiring dengan meluasnya penggunaan teknologi tersebut, termasuk di lingkungan korporasi.
"Empat ini sudah menjadi bagian dari strategi kita. Nah, kemudian, hari ini juga negara kita menuju visi yang sangat strategik, yaitu Satu Data Indonesia," lanjut dia.
Kemendagri Perkuat Integrasi Data melalui NIK
Sejalan dengan strategi tersebut, Bima menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dan penguatan integrasi data secara bersama-sama.
Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), salah satu upaya yang dilakukan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) adalah memperkuat pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai kunci identitas penduduk sekaligus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Nomor Induk Kependudukan sebagai kunci atau akses di sini. Kita padukan datanya semua, data tunggal sosial ekonomi nasional, dan kita memperkuat juga sekuritinya, jaringannya, pusat datanya, dan lain-lain," tambahnya.
Pihaknya mengatakan penguatan data dan teknologi informasi merupakan kebutuhan penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan responsif, meningkatkan produktivitas aparatur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
