POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah muncul kabar mengenai rencana pengunduran dirinya dari jabatan orang nomor dua di Indonesia. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.
Informasi tersebut disampaikan Habiburokhman saat memimpin rapat kerja bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Awalnya, ia memberikan kesempatan kepada anggota Komisi III DPR sekaligus anggota MPR, Benny K. Harman, untuk berbicara lebih awal karena harus menghadiri agenda di MPR.
Dalam kesempatan itu, Habiburokhman kemudian menyinggung rencana kedatangan Gibran.
“Jam 11 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya, Pak,” ujar Habiburokhman dalam rapat tersebut.
Pernyataan itu langsung menarik perhatian karena muncul di tengah kabar pengunduran diri Gibran yang berkembang sejak sehari sebelumnya. Meski demikian, informasi mengenai rencana penyerahan surat tersebut belum bisa disamakan dengan kepastian bahwa MPR telah menerima dokumen resmi.
MPR Belum Memberikan Konfirmasi Penerimaan Surat
Sebelum pernyataan Habiburokhman muncul, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui adanya surat pengunduran diri Gibran.
“Saya belum dengar, saya belum lihat. Dengar saja belum, apalagi lihat,” kata Muzani, Rabu (11/11/2026).
Sementara itu, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebelumnya membenarkan kabar bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Namun, pernyataan tersebut merupakan keterangan dari Budi Arie, bukan pengumuman resmi mengenai penyelesaian proses pengunduran diri oleh lembaga negara.
Situasi ini membuat kepastian status Gibran masih menjadi perhatian publik.
Kabar Mundur Muncul di Tengah Polemik Ijazah
Kabar pengunduran diri Gibran berkembang ketika sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kedudukannya sebagai wakil presiden.
Persoalan tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian dalam proses pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024.
Menurut laporan ANTARA, Budi Arie membenarkan kabar pengunduran diri Gibran pada Rabu malam. Reuters juga melaporkan bahwa Gibran disebut telah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dengan demikian, terdapat dua perkembangan yang perlu diperhatikan, yakni kabar pengunduran diri yang disampaikan melalui Budi Arie dan rencana penyerahan surat kepada MPR yang diungkapkan Habiburokhman.
Bagaimana Mekanisme Penggantian Wakil Presiden?
Apabila pengunduran diri tersebut diproses secara resmi hingga menimbulkan kekosongan jabatan, pengisian posisi wakil presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti.
Baca Juga: Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional 2026, Ini Daftar Nama Penerimanya
Calon pengganti berasal dari dua nama yang diusulkan Presiden
Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan kabar pengunduran diri Gibran:
Pernyataan Habiburokhman: Menyebut Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR sekitar pukul 11.00 WIB.
Keterangan Budi Arie: Membenarkan kabar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden.
Respons Ahmad Muzani: Ketua MPR sebelumnya mengaku belum mendengar maupun melihat surat pengunduran diri.
Mekanisme konstitusi: Kekosongan jabatan wakil presiden ditindaklanjuti melalui ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Pada akhirnya, kepastian mengenai status Gibran Rakabuming Raka tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan sejumlah politikus. Konfirmasi penerimaan surat dan tindak lanjut dari lembaga negara menjadi hal penting untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai konstitusi.
