POSKOTA.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua GRIB Jaya, Hercules Rozario Marshal, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hercules mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 10.22 WIB. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan aliran uang dalam pengurusan lahan Summarecon serta penerimaan lain yang tengah diselidiki penyidik.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Hercules diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta. Keterangan yang diberikan dinilai diperlukan untuk membantu penyidik mengungkap perkara secara menyeluruh.
"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini, Rabu (11/11), Penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi saudara HCL, selaku pihak swasta," kata Budi kepada wartawan.
Baca Juga: Longsor Pejaten Timur Berulang, Pramono Anung Instruksikan Pembangunan Turap Permanen
Hercules Jelaskan Pengembalian Uang Rp800 Juta ke KPK
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan ini adalah uang sebesar Rp800 juta yang sebelumnya diserahkan Hercules melalui tim kuasa hukumnya kepada KPK.
Budi Prasetyo menjelaskan, Hercules telah kooperatif menyerahkan uang tersebut. Penyidik kemudian menyita uang itu sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan.
Sebelumnya, KPK menerima penyerahan uang Rp800 juta dari kuasa hukum Hercules pada 15 Oktober 2026. Uang tersebut diduga berasal dari pihak Summarecon dan berkaitan dengan pengurusan pembukaan blokir serta HGB perusahaan di Kabupaten Bogor.
Saat tiba di Gedung KPK, Hercules menyebut dirinya ingin memberikan penjelasan mengenai persoalan tanah Summarecon, sejumlah pejabat yang telah ditangkap, serta asal-usul uang yang dikembalikan.
"Kita mau kasih keterangan terkait urusan persoalan tanah Summarecon dan terkait juga pejabat-pejabat yang ditangkap sama Dirjen ATR dan pejabat Summarecon juga," ujar Hercules.
Ia juga menjelaskan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan uang yang sebelumnya dikembalikan melalui tim kuasa hukum GRIB Jaya.
Delapan Tersangka dalam Kasus Suap HGB Summarecon
Kasus dugaan korupsi ini sebelumnya telah menyeret delapan orang sebagai tersangka. KPK menetapkan mereka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada September 2026.
Perkara tersebut berkaitan dengan pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan sertifikat HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Berikut delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka:
Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, politikus Partai Golkar.
Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen.
Adrianto Pitojo Adhi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.
Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN.
Muhammad Fakhry.
Erwin.
Rizal Pahlevi.
Penetapan delapan tersangka tersebut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan KPK terhadap dugaan praktik suap dan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN.
Baca Juga: Pemprov DKI Tambah 100 Sekolah Gratis Termasuk Pesantren pada 2027
Pemeriksaan Hercules Jadi Bagian Pengembangan Penyidikan
Pemeriksaan Hercules memperlihatkan bahwa penyidik masih menelusuri pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara pengurusan HGB Summarecon.
Keterangan mengenai asal-usul uang Rp800 juta menjadi salah satu bagian yang perlu didalami untuk mengetahui dugaan aliran dana dalam kasus tersebut.
Meski uang telah diserahkan dan disita, proses penyidikan masih diperlukan untuk memastikan keterkaitan setiap pihak serta peran masing-masing dalam perkara.
KPK pun berharap keterangan Hercules dapat membantu membuka konstruksi perkara secara lebih utuh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
