POSKOTA.CO.ID - Wacana Joko Widodo (Jokowi) kembali masuk pemerintahan melalui Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029, termasuk kemungkinan menjadi calon wakil presiden (cawapres), masih menarik perhatian publik. Namun, peluang tersebut tidak bisa dilihat hanya dari perbedaan jabatan presiden dan wakil presiden. Ada ketentuan konstitusi yang perlu diperhatikan.
Jokowi diketahui telah menjabat sebagai Presiden ke-7 RI selama dua periode, yakni 2014–2019 dan 2019–2024. Setelah menyelesaikan masa kepemimpinannya, pembicaraan mengenai aktivitas politik dan dukungannya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan dirinya kembali maju dalam Pilpres 2029.
Sebenarnya, wacana Jokowi menjadi wakil presiden bukan hal baru. Pada 16 September 2022, ia pernah menanggapi usulan pencalonan dirinya sebagai pendamping calon presiden untuk Pemilu 2024.
"Sejak awal saya sampaikan bahwa ini yang menyiapkan bukan saya, urusan tiga periode sudah saya jawab," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.
Aturan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945
Untuk memahami persoalan ini, ketentuan dalam Pasal 7 UUD 1945 menjadi salah satu dasar penting. Pasal tersebut mengatur bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama.
Ketentuan serupa dijabarkan dalam Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan itu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua masa jabatan.
Sekilas, aturan tersebut dapat memunculkan pertanyaan: jika Jokowi sudah dua periode menjadi presiden, apakah ia masih bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden?
Persoalannya berkaitan dengan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini menyebutkan wakil presiden menggantikan presiden apabila kepala negara meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya hingga akhir masa jabatan.
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi soal Mantan Presiden Dua Periode
Persoalan tersebut pernah dibahas Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pengujian UU Pemilu. Dalam Putusan Nomor 117/PUU-XX/2022 dan Putusan Nomor 56/PUU-XXI/2023, MK menolak permohonan yang berkaitan dengan ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
Dalam pertimbangan Putusan Nomor 56/PUU-XXI/2023, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyoroti potensi persoalan konstitusional apabila mantan presiden yang telah menjabat dua periode terpilih menjadi wakil presiden.
