"Hal ini akan menimbulkan persoalan konstitusional tatkala Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 harus diterapkan," ujar Saldi saat membacakan pertimbangan hukum Mahkamah pada 18 Juli 2023.
Pertimbangan tersebut berkaitan dengan kemungkinan wakil presiden harus menggantikan presiden. Situasi itu berpotensi membuat seseorang kembali menduduki jabatan presiden setelah sebelumnya menjalani dua periode.
Tanggapan Pakar Hukum tentang Peluang Jokowi pada 2029
Pakar hukum tata negara dan kepemiluan Titi Anggraini juga memberikan pandangan mengenai wacana tersebut.
Dalam Podcast Hendri Satrio Official pada 5 Agustus 2026, Titi menegaskan bahwa Jokowi tidak dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2029.
"Enggak bisa. Titik. Enggak bisa," kata Titi.
Menurutnya, presiden dan wakil presiden dipilih sebagai satu pasangan. Karena itu, pembatasan masa jabatan harus dipahami dengan mempertimbangkan fungsi wakil presiden sebagai pengganti presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Titi juga berpandangan bahwa perubahan ketentuan tersebut membutuhkan amendemen konstitusi.
Dengan demikian, pembahasan mengenai peluang Jokowi menjadi cawapres 2029 tidak cukup hanya berpatokan pada perbedaan jabatan. Pasal 7 dan Pasal 8 UUD 1945 serta pertimbangan MK menjadi bagian penting dalam memahami persoalan tersebut. Sementara itu, pandangan Titi Anggraini memberikan penjelasan mengenai konsekuensi konstitusional yang perlu diperhatikan sebelum wacana tersebut dibicarakan lebih jauh.
