POSKOTA.CO.ID - Besaran gaji dan tunjangan masih menjadi salah satu pertimbangan masyarakat ketika memilih instansi dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain gaji pokok, sejumlah kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah menawarkan tunjangan kinerja (tukin) atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan nominal cukup besar.
Salah satu yang menarik perhatian adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berdasarkan daftar besaran TPP yang dirujuk dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2022, tunjangan untuk jabatan Sekretaris Daerah mencapai Rp127.710.000 per bulan.
Selain DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan juga dikenal memiliki tunjangan yang tinggi. Bahkan, nominal tukin pada jabatan tertingginya mencapai Rp117.375.000 per bulan.
Namun, perlu dipahami bahwa angka tersebut merupakan besaran berdasarkan kelas jabatan tertentu. Artinya, pegawai yang baru diterima sebagai CPNS tidak otomatis memperoleh tunjangan dengan nominal tertinggi.
Baca Juga: 6 Pemain Persija Dipanggil John Herdman ke Timnas Indonesia, Ada Kejutan Shayne Pattynama
Daftar Instansi Pemerintah dengan Tunjangan PNS Tertinggi
Berikut enam instansi pemerintah yang memiliki besaran tunjangan cukup besar berdasarkan regulasi dan daftar nominal yang tersedia.
1. Pemprov DKI Jakarta
Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu instansi dengan nominal TPP tertinggi. Berdasarkan daftar yang tercantum dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2022, TPP berkisar dari Rp2.125.000 hingga Rp127.710.000 per bulan.
Nominal tertinggi tersebut diperuntukkan bagi jabatan Sekretaris Daerah dengan kelas jabatan 17. Sementara itu, CPNS pada jabatan pelaksana memiliki besaran yang berbeda sesuai posisi dan ketentuan pembayaran.
2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
DJP menjadi salah satu instansi yang banyak diminati pelamar CPNS karena memiliki tunjangan kinerja relatif besar.
Berdasarkan Perpres Nomor 37 Tahun 2015 yang diubah melalui Perpres Nomor 96 Tahun 2017, tukin tertinggi mencapai Rp117.375.000 per bulan untuk peringkat jabatan 27. Sementara itu, nominal pada peringkat terendah tercatat Rp5.361.800.
Besaran pembayaran juga berkaitan dengan capaian penerimaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Kementerian Keuangan
Di luar DJP, pegawai Kementerian Keuangan juga memperoleh tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan.
Perpres Nomor 156 Tahun 2014 yang telah diubah melalui Perpres Nomor 111 Tahun 2017 mencantumkan tukin mulai Rp2.575.000 hingga Rp46.950.000 per bulan.
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK termasuk lembaga yang menawarkan tunjangan kinerja cukup tinggi. Berdasarkan Perpres Nomor 188 Tahun 2014, nominalnya berkisar Rp1.540.000 hingga Rp41.550.000 per bulan.
Besaran tersebut disesuaikan dengan kelas jabatan pegawai di lingkungan BPK.
5. Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung juga masuk dalam daftar instansi dengan tunjangan kinerja besar. Berdasarkan daftar nominal yang dirujuk, tukin berkisar Rp1.938.000 hingga Rp37.560.000 per bulan.
Besaran yang diterima pegawai bergantung pada kelas jabatan dan ketentuan pembayaran di lingkungan peradilan.
6. Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya juga dikenal menawarkan tunjangan kinerja bagi pegawainya. Dalam daftar yang beredar, nominal untuk kelas jabatan rendah tercatat mulai Rp2.898.000.
Namun, angka tersebut perlu dibaca sebagai referensi regulasi lama karena sejak 2024 Kemenkumham mengalami pemisahan menjadi beberapa kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
CPNS Hanya Mendapatkan 80 Persen Tukin?
Bagi pelamar yang berhasil lolos seleksi, ada ketentuan yang perlu diperhatikan. Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2022 mengatur bahwa CPNS menerima tunjangan kinerja sebesar 80 persen dari kelas jabatan yang diduduki.
Dalam Pasal 2 ayat (3) disebutkan, besaran tukin CPNS adalah "80% (delapan puluh persen) dari Kelas Jabatan yang dijabat". Pembayarannya juga memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulan.
Meski demikian, aturan tersebut berlaku untuk lingkungan BKN sehingga tidak bisa langsung dianggap sebagai ketentuan seragam seluruh instansi. Pelamar perlu memeriksa regulasi masing-masing kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah.
Cara Mengecek Tunjangan Sebelum Memilih Formasi CPNS
Sebelum menentukan pilihan, pelamar sebaiknya tidak hanya terpaku pada nominal tertinggi. Ada beberapa hal yang perlu diperiksa:
Kelas jabatan: Menentukan besaran tukin atau TPP yang melekat pada posisi.
Status kepegawaian: Hak CPNS dan PNS dapat berbeda.
Lokasi penempatan: TPP pemerintah daerah dapat berbeda antarwilayah.
Capaian kinerja: Pembayaran tunjangan dapat dipengaruhi penilaian kinerja dan kehadiran.
Regulasi terbaru: Pastikan nominal masih sesuai aturan yang berlaku.
Informasi formasi dan persyaratan seleksi dapat dipantau melalui portal resmi SSCASN BKN di https://sscasn.bkn.go.id/.
Pada akhirnya, besarnya tunjangan memang bisa menjadi pertimbangan saat memilih instansi CPNS. Namun, pelamar tetap perlu melihat jenis pekerjaan, peluang pengembangan karier, lokasi penempatan, serta ketentuan penghasilan secara keseluruhan.
