Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya juga dikenal menawarkan tunjangan kinerja bagi pegawainya. Dalam daftar yang beredar, nominal untuk kelas jabatan rendah tercatat mulai Rp2.898.000.
Namun, angka tersebut perlu dibaca sebagai referensi regulasi lama karena sejak 2024 Kemenkumham mengalami pemisahan menjadi beberapa kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
CPNS Hanya Mendapatkan 80 Persen Tukin?
Bagi pelamar yang berhasil lolos seleksi, ada ketentuan yang perlu diperhatikan. Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2022 mengatur bahwa CPNS menerima tunjangan kinerja sebesar 80 persen dari kelas jabatan yang diduduki.
Dalam Pasal 2 ayat (3) disebutkan, besaran tukin CPNS adalah "80% (delapan puluh persen) dari Kelas Jabatan yang dijabat". Pembayarannya juga memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulan.
Meski demikian, aturan tersebut berlaku untuk lingkungan BKN sehingga tidak bisa langsung dianggap sebagai ketentuan seragam seluruh instansi. Pelamar perlu memeriksa regulasi masing-masing kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah.
Cara Mengecek Tunjangan Sebelum Memilih Formasi CPNS
Sebelum menentukan pilihan, pelamar sebaiknya tidak hanya terpaku pada nominal tertinggi. Ada beberapa hal yang perlu diperiksa:
Kelas jabatan: Menentukan besaran tukin atau TPP yang melekat pada posisi.
Status kepegawaian: Hak CPNS dan PNS dapat berbeda.
Lokasi penempatan: TPP pemerintah daerah dapat berbeda antarwilayah.
Capaian kinerja: Pembayaran tunjangan dapat dipengaruhi penilaian kinerja dan kehadiran.
Regulasi terbaru: Pastikan nominal masih sesuai aturan yang berlaku.
