Berdasarkan Perpres Nomor 37 Tahun 2015 yang diubah melalui Perpres Nomor 96 Tahun 2017, tukin tertinggi mencapai Rp117.375.000 per bulan untuk peringkat jabatan 27. Sementara itu, nominal pada peringkat terendah tercatat Rp5.361.800.
Besaran pembayaran juga berkaitan dengan capaian penerimaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Kementerian Keuangan
Di luar DJP, pegawai Kementerian Keuangan juga memperoleh tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan.
Perpres Nomor 156 Tahun 2014 yang telah diubah melalui Perpres Nomor 111 Tahun 2017 mencantumkan tukin mulai Rp2.575.000 hingga Rp46.950.000 per bulan.
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK termasuk lembaga yang menawarkan tunjangan kinerja cukup tinggi. Berdasarkan Perpres Nomor 188 Tahun 2014, nominalnya berkisar Rp1.540.000 hingga Rp41.550.000 per bulan.
Besaran tersebut disesuaikan dengan kelas jabatan pegawai di lingkungan BPK.
5. Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung juga masuk dalam daftar instansi dengan tunjangan kinerja besar. Berdasarkan daftar nominal yang dirujuk, tukin berkisar Rp1.938.000 hingga Rp37.560.000 per bulan.
Besaran yang diterima pegawai bergantung pada kelas jabatan dan ketentuan pembayaran di lingkungan peradilan.
6. Kementerian Hukum dan HAM
