POSKOTA.CO.ID - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai sesuatu yang haram. Tidak hanya bagi penggunanya, ketetapan tersebut juga mencakup aktivitas produksi hingga perdagangan vape.
Melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape, MUI turut meminta Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan rokok elektrik secara menyeluruh.
Desakan tersebut muncul karena MUI menilai peredaran vape tidak hanya berkaitan dengan persoalan konsumsi nikotin, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika dan zat berbahaya lainnya.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, mengatakan keputusan tersebut didasarkan pada dampak negatif rokok elektrik terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat.
Baca Juga: XLSMART Perluas Jaringan 5G, Jangkau 94 Persen Wilayah Lombok
Alasan MUI Mengharamkan Vape
Salah satu pertimbangan utama dalam penetapan fatwa ini adalah kandungan nikotin pada sejumlah produk vape. Zat tersebut diketahui dapat menyebabkan ketergantungan dan memberikan dampak buruk terhadap kesehatan.
Selain persoalan nikotin, MUI juga menyoroti penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai sarana memasukkan atau mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Menurut Ni'am, persoalan tersebut membuat pengawasan terhadap peredaran vape perlu diperkuat. MUI pun tidak hanya menyoroti perilaku pengguna, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis rokok elektrik.
"Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," tegas Ni'am, seperti dikutip dari MUI Digital, Senin (9/11/2026).
Dengan demikian, ketetapan tersebut mencakup aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan produksi dan penjualan vape, bukan sebatas penggunaan secara pribadi.
MUI Minta Prabowo dan DPR Segera Susun Undang-Undang
Selain menetapkan hukum penggunaan vape, MUI mendorong pemerintah dan DPR mengambil langkah lanjutan melalui regulasi yang lebih tegas.
MUI berharap Presiden Prabowo dan DPR RI dapat menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan rokok elektrik secara menyeluruh, termasuk ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar.
Desakan ini berkaitan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari paparan nikotin dan potensi penyalahgunaan zat terlarang.
Dalam pertimbangannya, MUI juga menggunakan prinsip sadd adz-dzari'ah, yaitu mencegah sesuatu yang berpotensi menjadi jalan menuju perbuatan yang dilarang. Prinsip tersebut menjadi salah satu landasan untuk membatasi penyalahgunaan vape.
Poin Penting Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026
Berikut sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam ketetapan tersebut:
- Penggunaan vape: MUI menetapkan hukum rokok elektrik sebagai haram.
- Produksi dan perdagangan: Aktivitas memproduksi serta memperjualbelikan vape juga dinyatakan haram.
- Bahaya nikotin: Kandungan nikotin menjadi salah satu perhatian karena dapat memicu ketergantungan.
- Potensi penyalahgunaan: Perangkat vape disoroti karena dapat dimanfaatkan sebagai media konsumsi zat terlarang.
- Desakan regulasi: MUI meminta Presiden dan DPR segera menyusun undang-undang pelarangan vape.
Baca Juga: Dukung Kontingen Kota Bogor, Adityawarman Adil Tekankan Semangat Juang dan Sportivitas
Perlindungan Generasi Muda Jadi Perhatian
Bagi MUI, persoalan vape tidak cukup diselesaikan melalui imbauan kepada masyarakat. Diperlukan langkah pengawasan dan regulasi yang mampu membatasi peredarannya.
Meski demikian, fatwa keagamaan dan undang-undang merupakan dua hal berbeda. Ketetapan MUI menjadi panduan hukum Islam, sedangkan pelarangan secara nasional tetap memerlukan proses pembentukan regulasi oleh pemerintah bersama DPR.
Melalui rekomendasi tersebut, MUI berharap pemerintah segera merespons persoalan rokok elektrik demi melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah generasi muda terpapar zat adiktif maupun narkotika.
