MUI berharap Presiden Prabowo dan DPR RI dapat menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan rokok elektrik secara menyeluruh, termasuk ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar.
Desakan ini berkaitan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari paparan nikotin dan potensi penyalahgunaan zat terlarang.
Dalam pertimbangannya, MUI juga menggunakan prinsip sadd adz-dzari'ah, yaitu mencegah sesuatu yang berpotensi menjadi jalan menuju perbuatan yang dilarang. Prinsip tersebut menjadi salah satu landasan untuk membatasi penyalahgunaan vape.
Poin Penting Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026
Berikut sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam ketetapan tersebut:
- Penggunaan vape: MUI menetapkan hukum rokok elektrik sebagai haram.
- Produksi dan perdagangan: Aktivitas memproduksi serta memperjualbelikan vape juga dinyatakan haram.
- Bahaya nikotin: Kandungan nikotin menjadi salah satu perhatian karena dapat memicu ketergantungan.
- Potensi penyalahgunaan: Perangkat vape disoroti karena dapat dimanfaatkan sebagai media konsumsi zat terlarang.
- Desakan regulasi: MUI meminta Presiden dan DPR segera menyusun undang-undang pelarangan vape.
Baca Juga: Dukung Kontingen Kota Bogor, Adityawarman Adil Tekankan Semangat Juang dan Sportivitas
Perlindungan Generasi Muda Jadi Perhatian
Bagi MUI, persoalan vape tidak cukup diselesaikan melalui imbauan kepada masyarakat. Diperlukan langkah pengawasan dan regulasi yang mampu membatasi peredarannya.
Meski demikian, fatwa keagamaan dan undang-undang merupakan dua hal berbeda. Ketetapan MUI menjadi panduan hukum Islam, sedangkan pelarangan secara nasional tetap memerlukan proses pembentukan regulasi oleh pemerintah bersama DPR.
Melalui rekomendasi tersebut, MUI berharap pemerintah segera merespons persoalan rokok elektrik demi melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah generasi muda terpapar zat adiktif maupun narkotika.
