JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Ketua Vihara Tridharma Catur Arya Satyani, Pang Dewo, mengadukan jajaran jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI.
Pengaduan tersebut dilayangkan pada Selasa (10/11/2026), menyusul dugaan lambannya penanganan perkara terkait konflik kepengurusan dan penguasaan aset yayasan umat Buddha di Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas.
Pang Dewo mengatakan, persoalan tersebut bermula ketika pihaknya melaporkan dugaan perampasan aset Yayasan Catur Arya Satyani, yang sebelumnya bernama Yayasan Kelenteng Agama Buddha Sip Fuk Thong, ke Kejati Kalbar pada Mei 2025.
Selain dugaan penguasaan aset tanpa hak, pihaknya juga mempersoalkan pendirian yayasan baru yang menggunakan nama sama. Menurut Pang Dewo, tindakan tersebut diduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
Baca Juga: Jamwas Beberkan Alasan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Ditahan di Rutan KPK
"Kami menilai tindakan pihak lain ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan," kata Pang Dewo, Selasa (10/11/2026).
Dia mengaku terpaksa mengadu langsung ke Jamwas Kejagung karena merasa belum mendapatkan kepastian hukum dari Kejati Kalbar. Padahal, menurutnya, persoalan aset dan kepengurusan yayasan yang berkaitan dengan kepentingan umum membutuhkan penanganan yang jelas.
Pang Dewo menjelaskan, Kejati Kalbar sebelumnya telah menerbitkan surat rekomendasi penyelesaian konflik kepengurusan yayasan tertanggal 12 Januari 2025. Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Sambas.
Namun, hingga pengaduan disampaikan, rekomendasi tersebut disebut belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Dia juga menyayangkan tidak adanya langkah lanjutan dari jajaran Kejati Kalbar terkait poin-poin dalam rekomendasi tersebut.
Baca Juga: Pengacara Buronan Korupsi Djoko Tjandra Tiga Jam Diperiksa Jamwas Kejagung
"Yang umat Buddha sesalkan, jaksa-jaksa di Kejaksaan Tinggi Kalbar juga tidak mengambil langkah lanjutan atas poin-poin dalam rekomendasi tersebut dan hanya meminta umat untuk terus menunggu tanpa kejelasan," ujarnya.
Berbagai upaya hukum dan administratif, lanjut Pang Dewo, telah ditempuh pihak vihara. Mereka bahkan pernah menyurati Kejagung agar penanganan perkara tersebut diambil alih sehingga kepastian hukum dapat diperoleh.
Namun, surat itu justru dilimpahkan kembali oleh Direktur II Bidang Intelijen kepada Kejati Kalbar. Pang Dewo menilai pelimpahan tersebut belum diikuti perkembangan penanganan perkara yang nyata.
Melalui pengaduan kepada Jamwas, pihaknya berharap pimpinan Kejaksaan dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penanganan laporan tersebut, termasuk menindaklanjuti dugaan ketidakprofesionalan dan kurangnya transparansi.
"Kami memohon Bapak Jamwas Kejagung RI untuk melakukan pengawasan dan supervisi ketat. Umat Buddha di Desa Jelutung sangat mendambakan kepastian hukum serta rasa aman agar dapat menjalankan keyakinan kami dengan tenang dan terbebas dari segala bentuk intimidasi," pungkasnya.
