Berbagai upaya hukum dan administratif, lanjut Pang Dewo, telah ditempuh pihak vihara. Mereka bahkan pernah menyurati Kejagung agar penanganan perkara tersebut diambil alih sehingga kepastian hukum dapat diperoleh.
Namun, surat itu justru dilimpahkan kembali oleh Direktur II Bidang Intelijen kepada Kejati Kalbar. Pang Dewo menilai pelimpahan tersebut belum diikuti perkembangan penanganan perkara yang nyata.
Melalui pengaduan kepada Jamwas, pihaknya berharap pimpinan Kejaksaan dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penanganan laporan tersebut, termasuk menindaklanjuti dugaan ketidakprofesionalan dan kurangnya transparansi.
"Kami memohon Bapak Jamwas Kejagung RI untuk melakukan pengawasan dan supervisi ketat. Umat Buddha di Desa Jelutung sangat mendambakan kepastian hukum serta rasa aman agar dapat menjalankan keyakinan kami dengan tenang dan terbebas dari segala bentuk intimidasi," pungkasnya.
