Gibran Rakabuming Mundur dari Kursi Wapres? Mensesneg Ungkap Hasil Pertemuan 2,5 Jam dengan Prabowo

Selasa 10 Nov 2026, 16:10 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. (Sumber: Instagram/@gibran_rakabuming)
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. (Sumber: Instagram/@gibran_rakabuming)

POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 10 November 2026.

"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa, 10 November 2026.

Niat pengunduran diri Gibran tersebut muncul ketika polemik mengenai dokumen pendidikannya kembali menjadi perhatian publik.

Persoalan tersebut berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024.

Dalam perkembangan perkara tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA milik Gibran di Singapura dan Australia.

Baca Juga: Arti Nama Noam Kharis Angelo Apa? Ini Makna Indah Nama Anak Pertama Gregoria dan Mikha Angelo

Selain persoalan hukum di MA dan MK, perkembangan politik di parlemen juga menjadi bagian dari dinamika yang dihadapi Gibran.

Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah menekan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP).

Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak yang dimiliki DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Melalui hak tersebut, DPR dapat menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah maupun persoalan tertentu yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lembaga legislatif.

Lantas, apakah Gibran Rakabuming Raka benar-benar akan mundur dari kursi Wakil Presiden?

Apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan selama 2,5 jam bersama Presiden Prabowo Subianto?

Simak informasi selengkapnya mengenai pernyataan Mensesneg, hasil pertemuan Prabowo dan Gibran, hingga dinamika politik yang tengah berkembang.

Gibran Rakabuming Mundur dari Kursi Wapres?

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah persoalan, termasuk perkembangan dinamika hukum dan politik setelah muncul putusan MA dan MK terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.

Prasetyo menyebut, salah satu pembahasan yang mencuat adalah niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Keinginan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya sorotan publik dan dinamika politik yang berkembang menyusul persoalan dokumen pendidikannya.

Meski demikian, pembicaraan antara Prabowo dan Gibran tidak hanya membahas kemungkinan pengunduran diri.

Presiden disebut turut memberikan sejumlah saran kepada Gibran untuk menghadapi persoalan tersebut.

Prasetyo juga meluruskan informasi mengenai sikap Prabowo yang disebut menolak niatan pengunduran diri Gibran.

Ia menegaskan bahwa tidak benar Presiden menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ungkap Mensesneg.

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan, Gibran masih meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur hukum, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," bebernya.


Berita Terkait


News Update