Gibran Rakabuming Mundur dari Kursi Wapres? Mensesneg Ungkap Hasil Pertemuan 2,5 Jam dengan Prabowo

Selasa 10 Nov 2026, 16:10 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. (Sumber: Instagram/@gibran_rakabuming)
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. (Sumber: Instagram/@gibran_rakabuming)

POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 10 November 2026.

"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa, 10 November 2026.

Niat pengunduran diri Gibran tersebut muncul ketika polemik mengenai dokumen pendidikannya kembali menjadi perhatian publik.

Persoalan tersebut berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024.

Dalam perkembangan perkara tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA milik Gibran di Singapura dan Australia.

Baca Juga: Arti Nama Noam Kharis Angelo Apa? Ini Makna Indah Nama Anak Pertama Gregoria dan Mikha Angelo

Selain persoalan hukum di MA dan MK, perkembangan politik di parlemen juga menjadi bagian dari dinamika yang dihadapi Gibran.

Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah menekan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP).

Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak yang dimiliki DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).


Berita Terkait


News Update