JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji menegaskan pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP) merupakan investasi strategis dalam mencetak SDM unggul.
Pengaturan jarak kelahiran dinilai efektif menjaga kesehatan ibu, mendukung tumbuh kembang anak, serta memperkuat kesejahteraan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.
Program KBPP memfasilitasi pelayanan kontrasepsi kepada ibu segera setelah melahirkan hingga kurun waktu 42 hari pascapersalinan.
"Semangat utamanya adalah memastikan kesehatan mental, kekuatan ekonomi, dan kesehatan reproduksi ibu dalam kondisi baik," kata Wihaji, Kamis, 22 Oktober 2026.
Baca Juga: Baznas RI Buka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 MIS dan MTsS
Ia menjelaskan layanan KBPP menyediakan pilihan metode kontrasepsi yang fleksibel, mulai dari suntik, implan, IUD, hingga Metode Operasi Wanita (MOW).
Kemendukbangga/BKKBN mendorong keterlibatan suami agar perencanaan jumlah anak serta penggunaan kontrasepsi menjadi komitmen bersama dalam rumah tangga.
Sementara itu, pemerintah akan memperkuat kolaborasi lintas instansi bersama Kementerian Kesehatan serta TNI/Polri untuk memperluas jangkauan ke daerah dengan kebutuhan tinggi.
"KB Pascapersalinan adalah kunci awal untuk mengatur angka kelahiran sekaligus titik awal pelaksanaan keluarga berencana," ujarnya.
Berdasarkan data SUPAS BPS 2025, angka kelahiran total Indonesia berada di posisi 2,13 anak per perempuan, mendekati replacement level 2,1.
Meskipun laju kelahiran nasional relatif terkendali, penanganan dinamika kependudukan berbasis kebutuhan lokal tetap memerlukan perencanaan keluarga yang matang.
Melalui kemudahan akses KBPP, pemerintah berupaya memastikan setiap keluarga di Indonesia memiliki kesempatan merencanakan masa depan generasi penerus.
Keluarga yang sehat, sejahtera, dan terencana menjadi modal utama bagi terwujudnya Indonesia maju di masa mendatang.
