Greenpeace Ajak Masyarakat Kirim Karangan Bunga 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Memperingati dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa, 20 Oktober 2026.

Selain membentangkan spanduk di lokasi, Greenpeace mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengirimkan Karangan Bunga Digital sebagai media aspirasi warga terkait kondisi Indonesia saat ini, khususnya melambungnya biaya hidup dan makin parahnya krisis iklim.

Melalui siaran pers yang bertajuk "Hidup Rakyat Makin Sesak, Greenpeace Indonesia Desak Pemerintah untuk Serius Tangani Krisis Iklim", Greenpeace Indonesia mempertanyakan efektivitas kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir.

"Ketika biaya hidup masih membebani dan krisis iklim mengancam penghidupan, apakah ada cukup alasan untuk merayakan kemajuan?" tulis Greenpeace Indonesia dalam siaran resminya dikutip Poskota, Selasa, 20 Oktober 2026.

Greenpeace menilai dampak krisis iklim kini langsung melemahkan kehidupan masyarakat kelas pekerja. Pemerintah pun didesak untuk tidak lalai dan segera mengambil langkah nyata yang berpihak pada keadilan iklim serta kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Hujan Mikroplastik di Jakarta, Greenpeace Sebut Krisis Plastik sudah di Level Mengkhawatirkan

Aksi Spanduk Bundaran HI

Sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia mendatangi Monumen Selamat Datang di Bundaran HI dan membentangkan spanduk raksasa berwarna kuning cerah pada tiang monumen. Spanduk tersebut memuat pesan kritis bertuliskan "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?" lengkap dengan gambar pria membawa berkas lamaran kerja di tengah ancaman krisis.

Aksi damai di jantung ibu kota ini berjalan beriringan dengan kampanye digital melalui situs resmi Greenpeace Indonesia. Kampanye ini dihadirkan sebagai wadah bagi masyarakat luas untuk menyuarakan aspirasi serta keluh kesah mereka secara langsung terkait kondisi ekonomi dan sosial Indonesia terkini di momen dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Melalui situs tersebut, publik diajak berpartisipasi mengirimkan karangan bunga digital secara interaktif dengan memilih judul karangan bunga, isi pesan, jenis karangan bunga, serta mencantumkan nama pengirim. Salah satunya seperti karangan bunga bertajuk Selamat Menempuh Hidup Sulit dengan pesan “Atas gugurnya daya beli dan makin sulitnya hidup layak di negeri sendiri,” dari pengirim dengan nama samaran Princess.

Daftar Kelompok Rentan Terdampak Krisis Iklim dan Tekanan Ekonomi

Dalam siaran resminya, Greenpeace Indonesia memetakan tujuh kelompok masyarakat yang paling terpukul akibat kombinasi krisis iklim dan beban ekonomi:

Baca Juga: Kronologi Kontroversi Tambang Nikel di Raja Ampat: Protes Greenpeace hingga Pencabutan Izin

• Pekerja Berbasis Aplikasi: Cuaca ekstrem memotong hari kerja dan memangkas pendapatan. Biaya operasional (bensin, jas hujan, obat) membengkak, memicu peralihan ke makanan murah tanpa mempedulikan gizi.
• Pekerja Lepas: Mobilisasi terhambat dan pemasukan tertunda atau hilang. Akibatnya, porsi makan dikurangi dan protein hewani diganti protein nabati yang lebih murah.
• Buruh Formal: Cuaca buruk mengacaukan transportasi umum. Waktu tempuh dan ongkos membengkak karena harus berganti rute angkutan dari wilayah penyangga.
• Nelayan: Musim yang tidak menentu mengancam keselamatan dan hasil tangkapan. Laut yang tercemar memaksa nelayan berlayar lebih jauh, melipatgandakan biaya operasional hingga terjebak utang.
• Petani: Cuaca ekstrem, krisis air, dan serangan hama memicu gagal panen berulang, membuat pendapatan petani merosot tajam atau hilang sama sekali.
• Ibu Rumah Tangga: Beban kerja domestik dan perawatan keluarga meningkat akibat risiko penyakit musim ekstrem. Pengeluaran ditekan dengan memasak dan menanam bahan pangan sendiri.
• Pelaku Usaha: Operasional terganggu dan biaya produksi membengkak. Laba tergerus akibat tingginya harga bahan baku yang beradu dengan menurunnya daya beli masyarakat.

Baca Juga: Buntut Unjuk Rasa Masukkan Boneka Gurita Raksasa ke Kolam Bunderan HI, 12 Aktivis Greenpeace Diamankan

Poin Tuntutan Aksi Damai Greenpeace Indonesia

Merespons berbagai masalah tersebut, Greenpeace Indonesia merumuskan poin tuntutan lengkap bagi pemerintah pusat maupun daerah:

Tuntutan Kepada Pemerintah Pusat:

1. Memperkuat stabilitas harga pangan, energi, dan penyediaan subsidi produsen pangan melalui kebijakan responsif terhadap risiko iklim.
2. Memulihkan kedaulatan pangan berbasis petani lokal dengan menghentikan kebijakan pembukaan lahan skala besar (food estate) yang mengakibatkan deforestasi, alih fungsi lahan gambut, hingga kegagalan panen berulang.
3. Menjamin perlindungan pekerja melalui reformasi kebijakan ketenagakerjaan.
4. Menjamin lapangan kerja layak dan upah berkeadilan.
5. Membentuk Otoritas Transportasi Wilayah Aglomerasi sekaligus menetapkan peta jalan dekarbonisasi sektor transportasi perkotaan.
6. Memperluas pembangunan permukiman layak dan adaptif iklim.
7. Menetapkan regulasi dan skema insentif pembangunan hunian layak terjangkau berbasis Transit-Oriented Development (TOD).

Baca Juga: Belasan Aktifis Greenpeace diamankan Polres Metro Jakpus

Tuntutan Kepada Pemerintah Daerah:

1. Melindungi lahan pertanian dan memulihkan sistem pengairan melalui pendekatan nature based solutions (NbS) dan melakukan normalisasi saluran irigasi.
2. Mengembangkan sistem cadangan pangan terdesentralisasi berbasis komunitas guna mengurangi ketergantungan pasokan luar daerah serta mengantisipasi gangguan jalur distribusi.
3. Memperkuat gerakan pangan rumah tangga mandiri untuk meningkatkan kapasitas pangan rumah tangga.
4. Memperkuat perlindungan sosial, pemberdayaan, dan diversifikasi mata pencaharian.
5. Memperluas jangkauan dan konektivitas transportasi umum massal serta menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi.
6. Mengembangkan hunian layak terjangkau di kawasan TOD agar tidak hanya berfokus pada area komersil semata.
7. Menjamin layanan dasar dan bantuan adaptasi hunian untuk pemenuhan akses prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Baca Juga: Greenpeace Soroti Eksploitasi Nikel di Raja Ampat, Susi Pudjiastuti Desak Prabowo Bertindak

Greenpeace Indonesia berharap pemerintah pusat dan daerah merespons tuntutan tersebut secara serius dengan menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada keselamatan lingkungan serta beban hidup rakyat. (m6)