JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memasuki tahun ketiga pemerintahan Kabinet Merah Putih. Pesatnya penggunaan teknologi di kalangan anak dan remaja menuntut pemerintah memastikan regulasi berjalan efektif serta dipahami masyarakat.
Internet memberikan kemudahan bagi anak untuk belajar, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Namun, penggunaan platform digital juga menyimpan risiko, mulai dari paparan konten berbahaya, perundungan siber, penipuan daring, hingga eksploitasi anak.
Karena itu, upaya menciptakan ruang digital yang aman tidak cukup hanya mengandalkan regulasi. Pengawasan pemerintah, kepatuhan penyelenggara platform, serta keterlibatan orang tua dan tenaga pendidik diperlukan agar perlindungan anak dapat berjalan optimal.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Aturan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan anak, termasuk melalui pengaturan akses terhadap platform digital berisiko tinggi.
Baca Juga: Hindari Macet! Ini Daftar Jalur Alternatif saat Demonstrasi di Jakarta Berlangsung
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menghadapi tantangan untuk memastikan penyelenggara sistem elektronik memenuhi ketentuan yang berlaku. Sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan agar orang tua memahami aturan serta dapat mendampingi anak menggunakan teknologi secara aman.
Sorotan terhadap Meutya Hafid turut terlihat dalam survei Indopol Survey (Indonesia Political Survey & Consulting) yang dilakukan pada 13–17 Oktober 2026. Dalam pemetaan persepsi publik menjelang dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, Meutya memperoleh 29,6 persen dalam kategori menteri perempuan paling dikenal atau menonjol.
Meutya juga meraih 21,8 persen dalam kategori figur yang dinilai paling meyakinkan ketika tampil di forum internasional. Sementara itu, dalam kategori menteri paling komunikatif dalam menjelaskan kebijakan, ia memperoleh 15,4 persen, berada di bawah Prasetyo Hadi yang meraih 34,8 persen.
Hasil tersebut menggambarkan persepsi responden terhadap figur pemerintahan dalam sejumlah kategori. Namun, tingkat pengenalan publik dan penilaian terhadap komunikasi tidak serta-merta menunjukkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab seorang menteri.
Baca Juga: Prabowo Reshuffle Kapolri dan Kabinet, Pengamat: Pengaruh Poros Solo Dikurangi
Dalam konteks perlindungan anak digital, efektivitas penerapan PP TUNAS menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Keberadaan regulasi perlu diikuti pengawasan yang konsisten, kepatuhan platform, serta pemahaman masyarakat mengenai risiko dan mekanisme perlindungan yang tersedia.
Survei Indopol juga mencatat bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintah yang paling banyak disebut secara spontan oleh responden, dengan perolehan 41,7 persen. Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disebut 5 persen responden, Sekolah Rakyat 1 persen, dan Cek Kesehatan Gratis 0,1 persen.
Meski tidak secara khusus mengukur tingkat pengenalan masyarakat terhadap PP TUNAS, temuan tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi publik dalam memperkenalkan kebijakan pemerintah. Informasi yang jelas dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan aturan, tetapi juga memahami tujuan dan penerapannya.
Bagi Komdigi, komunikasi kebijakan perlu menjangkau orang tua, tenaga pendidik, anak dan remaja, serta penyelenggara platform digital. Kejelasan informasi mengenai tanggung jawab setiap pihak menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan digital yang lebih aman.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangan Meutya Hafid bukan hanya memperkuat regulasi, tetapi juga memastikan kebijakan perlindungan anak dapat diterapkan secara efektif. Dampaknya perlu dilihat dari kepatuhan platform, pelaksanaan pengawasan, dan kemampuan kebijakan mengurangi risiko yang dihadapi anak ketika beraktivitas di internet.
Survei Indopol melibatkan 1.000 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, tersebar di 38 provinsi, dan memiliki akses internet. Pengumpulan data dilakukan pada 13–17 Oktober 2026 melalui kuesioner daring dengan teknik quota sampling berdasarkan provinsi, jenis kelamin, dan kelompok usia.
Karena menggunakan sampel nonprobabilitas, margin of error tidak dihitung secara statistik. Hasil survei tersebut menggambarkan persepsi responden yang berpartisipasi dan perlu dipahami sesuai indikator yang diukur.
