Survei Indopol juga mencatat bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintah yang paling banyak disebut secara spontan oleh responden, dengan perolehan 41,7 persen. Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disebut 5 persen responden, Sekolah Rakyat 1 persen, dan Cek Kesehatan Gratis 0,1 persen.
Meski tidak secara khusus mengukur tingkat pengenalan masyarakat terhadap PP TUNAS, temuan tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi publik dalam memperkenalkan kebijakan pemerintah. Informasi yang jelas dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan aturan, tetapi juga memahami tujuan dan penerapannya.
Bagi Komdigi, komunikasi kebijakan perlu menjangkau orang tua, tenaga pendidik, anak dan remaja, serta penyelenggara platform digital. Kejelasan informasi mengenai tanggung jawab setiap pihak menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan digital yang lebih aman.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangan Meutya Hafid bukan hanya memperkuat regulasi, tetapi juga memastikan kebijakan perlindungan anak dapat diterapkan secara efektif. Dampaknya perlu dilihat dari kepatuhan platform, pelaksanaan pengawasan, dan kemampuan kebijakan mengurangi risiko yang dihadapi anak ketika beraktivitas di internet.
Survei Indopol melibatkan 1.000 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, tersebar di 38 provinsi, dan memiliki akses internet. Pengumpulan data dilakukan pada 13–17 Oktober 2026 melalui kuesioner daring dengan teknik quota sampling berdasarkan provinsi, jenis kelamin, dan kelompok usia.
Karena menggunakan sampel nonprobabilitas, margin of error tidak dihitung secara statistik. Hasil survei tersebut menggambarkan persepsi responden yang berpartisipasi dan perlu dipahami sesuai indikator yang diukur.
