Oleh :Joko Lestari
POSKOTA.CO.ID – Setidaknya terdapat lima klaster dugaan korupsi yang dilakukan kepala daerah, di antaranya terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dan, satu lagi pemberian kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengondisian.
Itu temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten, Jawa Tengah, HWI dan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, BPK Jateng (ALU) pada 15 OKtober 2026.
Seperti diberitakan, KPK juga menyita barang bukti uang tunai, di antaranya yang tersimpan dalam tong biru yang berisi uang tunai hampir satu miliar rupiah. Diduga tong biru itu dipakai bupati untuk menyimpan uang hasil dugaan korupsi. Tong biru tersebut berada di rumah adik kandung bupati.
“Tong biru biasanya digunakan sebagai tempat pembuangan sampah,” celatuk bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Pantun Ketua MPR, Mari Bersatu Jangan Saling Hujat
“Tapi tong birunya beda, mungkin terbuat dari plastik tak tembus peluru dan tak sembarang orang bisa membukanya,” tambah Yudi.
“Kalau melihat gambar yang beredar, sepertinya tong plastik biasa.Dengan begitu orang tak menduga kalau di dalamnya berisi uang tunai ratusan juta,” jelas Heri.
“Namanya korupsi dilakukan dengan beragam modus, tak hanya dalam menyimpan uang. juga saat melakukan negosiasi ada kode – kode khusus yang hanya diketahui oleh pihak yang bersangkutan. Tujuan agar tidak mudah terdeteksi,” jelas mas Bro.
“Tapi KPK lebih jago. Sesulit apapun korupsi ditutup – tutupi. modusnya begitu rapih, pada akhirnya dapat terlacak dengan pasti,” kata Heri.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Persaingan Elite Parpol Kian Ketat di ‘Dapil Neraka’
“Salut untuk KPK. Semoga kian gencar mengungkap korupsi yang jelas – jelas merugikan rakyat dan merusak mental bangsa,” kata Yudi.
“Kian ironi, jika aparat yang seharusnya mengawasi, mencegah korupsi malah membiarkan korupsi terjadi, kemudian menikmati hasil korupsi dari imbalasn negosiasi menutupi kecurangan yang terjadi,” urai mas Bro.
“Tak ubahnya membiarkan korupsi terjadi, terpenting mendapatkan imbalan. Makin besar nilai korupsi, tawaran imbalan akan semakin besar. Jika sudah demikian, bagaimana korupsi dapat diberantas tuntas,” kata Heri.
“Ibarat pepatah pagar makan tanaman ya,” kata Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Sidang Tahunan MPR Tidak akan Putar Musik Berjoget
“Pepatah itu tidak sama persis. Tapi boleh lah, namanya juga mengibaratkan. Orang yang diberi kepercayaan menjaga dan melindungi negara dari segala tindak pidana korupsi, malah membuka peluang terjadinya korupsi,” urai mas Bro.
“Yang jelas hingga Oktober tahun ini sudah 14 kepala daerah yang ditangkap KPK karena dugaan korupsi. Terbanyak, 6 kepala daerah di Jawa Tengah,” ujar Heri.
“Bupati Klaten melengkapi angka 20 kepala daerah hasil pilkada tahun 2024 yang terjerat korupsi. Semoga tak ada lagi kepala daerah terjerat korupsi,” harap Yudi.
“Itu harapan kita semua, tetapi tak sedikit yang bertanya siapa lagi kepala daerah akan terjerat korupsi?” ujar mas Bro.
